Jangan Tunggu Besok! OJK Peringatkan Bahaya Telat Lapor Penipuan Digital

JAKARTA – Kesadaran akan penipuan digital (scam) sangatlah penting di era modern ini. Penipu sering kali mengincar uang, informasi kartu kredit, atau akses ke rekening bank.

Sekali dana hilang, seringkali sulit atau bahkan mustahil untuk mendapatkannya kembali. Karenanya, melaporkan penipuan membantu pihak berwenang melacak dan menghentikan jaringan kriminal.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rudy Agus Purnomo Raharjo menekankan pentingnya kecepatan pelaporan masyarakat dalam menanggulangi maraknya kasus penipuan digital atau scam di Indonesia.

“Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang dana bisa diselamatkan,” kata Rudy dalam diskusi di Jakarta, Jumat (31/10).

Rudy menyampaikan, OJK telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai lembaga yang berfungsi mempercepat koordinasi antar-otoritas dan lembaga keuangan untuk memblokir rekening penipu serta mengembalikan dana korban.

Ia menyebut OJK telah meminta sektor perbankan merespons laporan penipuan dalam waktu 5 hingga 10 menit untuk melakukan pemblokiran rekening terkait.

Tidak hanya itu, masyarakat yang mengalami masalah pada produk jasa keuangan dapat melapor lewat kontak 157 atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Ia kembali menegaskan bahwa kecepatan pelaporan masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus.

“Dari sekitar Rp7 triliun nilai transaksi mencurigakan, sekitar Rp300 miliar berhasil diblokir dan sebagian sudah dikembalikan ke konsumen,” ungkap Rudy.

Lebih lanjut Rudy juga mendorong adanya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menangani maraknya kasus penipuan digital di Indonesia.

Menurut dia, upaya pemberantasan kejahatan siber tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari regulator, aparat penegak hukum, pelaku industri, hingga penyedia platform digital.

Ia mengungkapkan, pola penipuan di Indonesia kini sudah berbentuk sindikat, bukan lagi dilakukan oleh perorangan.

Modus yang digunakan juga semakin kompleks, melibatkan banyak rekening dan tahapan transaksi untuk menyamarkan aliran dana.

Oleh karena itu, sinergi antar-instansi menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan yang terorganisasi tersebut.

Rudy menambahkan, edukasi dan literasi digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan.

Ia berharap, dengan kerja sama yang kuat dan kesadaran publik yang meningkat, upaya pencegahan penipuan digital dapat berjalan lebih efektif serta melindungi konsumen dari kerugian yang lebih besar.

“Penipuan bukan hanya soal kurangnya pendidikan, tapi juga karena bujuk rayu dan tipu muslihat. Karena itu, kolaborasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci,” demikian ditandaskan Rudy Agus Purnomo Raharjo.