Pemuda Harus Jaga Persatuan dan Tegakkan Nilai Kebangsaan

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak generasi muda untuk menjaga persatuan dan menegakkan nilai kebangsaan.

Hal tersebut diungkapkan Yusril saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di Kabupaten Lingga, Selasa (28/10).

Dia menegaskan semangat Sumpah Pemuda harus menjadi fondasi bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Dia mengingatkan perjuangan pemuda masa kini tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi melalui ilmu, kerja keras, dan kejujuran. “Namun semangatnya tetap sama, yaitu Indonesia harus berdiri tegak dan tidak boleh kalah,” ujar Yusril.

Menko juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen masyarakat untuk membangun bangsa yang berdaya saing. Meski begitu, disebutkan bahwa pembangunan kepemudaan untuk mewujudkan kemajuan Indonesia membutuhkan kolaborasi, sinergisitas, dan kebersamaan antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, yakni Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu menjadi refleksi arah pembangunan kepemudaan yang menekankan inovasi, jejaring nasional, dan global, serta peran aktif organisasi kepemudaan.

Yusril pun memberi pesan penuh semangat agar api perjuangan Sumpah Pemuda terus dijaga dan diwujudkan dalam kerja nyata di setiap lapisan masyarakat. “Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam Pemuda!” ujarnya.

Eksploitasi Digital

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal berharap peringatan Hari Sumpah Pemuda bisa menjadi momen tanggung jawab kolektif negara untuk menata ulang arah kebijakan digital nasional, karena ancaman dunia digital sudah cukup mengkhawatirkan.

Semangat ‘Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu’, menurut dia, harus dimaknai sebagai gerakan moral dan kebijakan nyata untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi.

“Jika tahun 1928 pemuda berjuang untuk merdeka dari penjajahan fisik, maka pada tahun 2025 generasi muda harus dibebaskan dari bentuk penjajahan baru berupa eksploitasi digital, adiksi media, dan jebakan finansial daring,” kata Cucun di Jakarta, Selasa.

Dia mencontohkan bahwa dampak dunia digital dari bidang finansial daring, seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini sudah merusak sendi-sendi kehidupan sosial, termasuk pada anak muda. Misalnya, kata dia, ada kasus seorang siswa SMP di Kulon Progo yang terjerat judi online dan pinjaman online. “Kasus ini mencerminkan adanya krisis sosial, sehingga perlu upaya ekstra untuk melindungi segenap anak bangsa,” katanya.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, menurut dia, kelompok usia terbanyak yang terpapar judi online yakni kelompok usia 26-50 tahun. Artinya, kata dia, banyak kelompok usia anak muda dari data itu.

Menurut dia, perang melawan judi online tidak cukup dengan pemblokiran situs dan penegakan hukum yang reaktif. Negara harus membangun sistem perlindungan sosial-digital yang proaktif dan mampu memutus akar masalah seperti kemiskinan informasi, rendahnya literasi digital keluarga, dan lemahnya kontrol terhadap arus uang elektronik di ranah daring.

Karenanya, dia mendorong pemerintah untuk segera menyusun kebijakan nasional perlindungan anak di ruang digital yang mengintegrasikan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, OJK, dan lembaga sosial masyarakat. Ant/S-2