Sudah Dapat Lahan, Gubernur Pram Bahas Pembangunan RS Tipe A dengan Menteri Kesehatan

Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana untuk membahas pembangunan rumah sakit tipe A pada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berada di samping Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Dalam waktu satu, dua hari ini saya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk duduk bersama,” jelas Pramono saat dijumpai di Jakarta Barat, Senin.

Pramono mengatakan pertemuan itu untuk membahas pembagian tanggung jawab pembiayaan pembangunan rumah sakit tersebut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan, rencana pembangunan rumah sakit tersebut akan berkebalikan dengan pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD.

Jika pembangunan gedung Bank Jakarta dilakukan di lahan pemerintah pusat dan dibiayai Pemerintah Jakarta, pembangunan rumah sakit ini rencananya akan dibangun di atas lahan pemerintah Jakarta dan dibiayai pemerintah pusat.

Untuk itu, Pramono akan membahas hal itu lebih lanjut bersama Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Pramono juga belum memutuskan apakah pembangunan ini akan memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang tempatnya terbatas, namun sudah menjadi rumah sakit kelas A di Jakarta atau membangun rumah sakit baru dengan nama baru.

"Itu juga akan dibahas dengan pemerintah pusat," katanya.

Kendati demikian, Pramono menyebut pemerintah pusat sudah memberikan dukungan kepada Jakarta untuk membangun rumah sakit di lokasi itu.

Sebelumnya, Pramono juga pernah mengatakan akan menjadikan rumah sakit tersebut menjadi ikonik karena memiliki tempat yang strategis.

Ia memberikan contoh, nantinya rumah sakit tersebut akan memiliki ornamen Betawi yang melambangkan Jakarta.

Dapat Lahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Alhamdulillah kami mendapatkan 'support' sepenuhnya dari pemerintah pusat. Bapak Presiden, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI. Sehingga dengan demikian, kami menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, lahan seluas 3,6 hektare di samping RS Sumber Waras tersebut kini bisa dimanfaatkan setelah dihentikannya status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.

Pramono mengatakan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak pada tertundanya pembangunan, tiga di antaranya sudah dipenuhi.

Dengan telah selesainya persoalan hukum lahan itu, Pramono menyatakan Pemerintah Jakarta sudah siap untuk membangun rumah sakit di sana.

"Kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah, karena itu kami berterima kasih sudah ada 'green light'," kata Pramono.

Pramono pun mengaku telah meminta jajarannya agar segera melanjutkan rencana pembangunan dan menyusun studi kelayakan (feasibility study).

Sebelumnya, Pramono menargetkan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun depan.

Hal itu disampaikan Pramono usai mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

"Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," kata Pramono.

Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK.

Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.

Rumah sakit itu juga akan memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan yang lengkap termasuk penyakit stroke, kanker dan jantung.