Laporan Pengaduan Perilaku Birokrat ke Kanal LPP Terus Meningkat

Menkeu wajib menciptakan iklim ramah investasi sehingga bersihbersih di pajak dan bea cukai untuk menunjukkan pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi.

JAKARTA - Dalam dua pekan setelah Menteri Keuangan membuka pengaduan mengenai perilaku para birokrat khususnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai, jumlahnya terus meningkat signifikan. Maraknya laporan dari masyarakat itu menandakan masih bobroknya mental birokrat di dua institusi yang selama ini menjadi tumpuan penerimaan negara. 

Mental bobrok pegawai Pajak dan Bea Cukai itu semakin memperkuat asumsi publik kalau penerimaan negara selama ini banyak yang bocor karena underinvoicing (lebih rendah dari nilai seharusnya). Oknum pegawai menawarkan kepada wajib pajak atau importir pembayaran kepada negara lebih rendah dari tarif seharusnya, tentu dengan kompensasi mereka mendapat imbalan atau sogok.

Selain menekan penerimaan negara, perilaku yang telah mendarah daging itu juga mengganggu iklim investasi, karena para oknum juga kerap memeras wajib pajak atau importir yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena berbagai biaya siluman.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menilai banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya (LPP) menunjukkan antusiasme publik terhadap sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus tanda masih rapuhnya kepercayaan terhadap sistem birokrasi pajak dan bea cukai di Indonesia.

Menurut Gunadi, fenomena ini bisa jadi merupakan bentuk “efek Purbaya”, yaitu meningkatnya partisipasi publik karena munculnya sosok pejabat yang dianggap berbeda dan lebih terbuka dibandingkan pejabat pada umumnya.

“Efek Purbaya ini kontras dengan capaian saluran laporan lain, bahkan yang secara hierarki lebih tinggi seperti Lapor Mas Wapres (LMW). Namun apakah efek itu substantif, bukan sekadar pencitraan, tentu masih harus dilihat kemudian,” kata Gunadi dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10).

Di sisi lain, dia menilai tingginya laporan ke LPP juga menjadi indikasi kuat bahwa persoalan integritas birokrasi pajak belum selesai. Ia menilai praktik-praktik tidak bersih oleh oknum pejabat pajak masih terjadi, bahkan mungkin semakin mendapatkan ruang ketika tekanan untuk meningkatkan penerimaan negara makin tinggi.

“Fenomena Gayus belum benar-benar hilang. Ketika urgensi penerimaan pajak meningkat, peluang praktik kotor itu justru bisa muncul lagi. Padahal Ditjen Pajak sudah memiliki wadah pengaduan resmi yang bisa diakses publik,” ungkapnya.

Secara kelembagaan, saluran pengaduan semestinya berjalan efektif di dalam tubuh organisasi pemerintah tanpa harus bergantung pada figur menteri. Fakta bahwa masyarakat justru memilih melapor ke kanal pribadi seperti Lapor Pak Purbaya, menurutnya, menandakan turunnya kepercayaan terhadap birokrasi itu sendiri.

“Bisa dibaca bahwa seorang Menteri Keuangan pun tampaknya belum memiliki kepercayaan penuh kepada birokrat di bawahnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan rapuhnya kualitas institusi publik, bukan hanya di bidang perpajakan dan bea cukai, tetapi juga di berbagai cabang pemerintahan lain. Gunadi menyebut langkah seperti LPP atau LMW tetap memiliki manfaat, namun harus dipahami sebagai langkah jangka pendek, bukan solusi struktural.

“Dalam jangka panjang, yang kita butuhkan adalah saluran laporan yang melekat dalam organisasi pemerintahan itu sendiri dan dipercaya masyarakat. Itu bukti birokrasi yang benar-benar berkualitas,” tutupnya.

Langkah Nyata

Pengamat ekonomi dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Ermatry Hariani, berharap masyarakat akan terpuaskan dengan kebijakan dan gebrakan-gebrakan Menkeu Purbaya yang telah menyita perhatian dengan berbagai pernyataannya yang berani.

“Menkeu sudah berhasil menyedot perhatian dengan berbagai pernyataan lugasnya akan melakukan bersih-bersih yang menyeluruh dalam menata keuangan negara. Dalam kasus potensi penyelewengan di bea cukai, tentu sekarang publik menunggu langkah tindakan nyata Pak Purbaya, karena ini kan sebettulnya sudah menjadi ganjalan lama,” katanya.

Apalagi Menkeu sendiri berkepentingan untuk menciptakan iklim ramah investasi sehingga bersih-bersih di pajak dan bea cukai akan jadi kesempatan untuk menunjukkan pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi.

Saya kira juga Menkeu akan terus maju dan membuktikan tekadnya karena Pemerintah sangat membutuhkan investor untuk memenuhi target pertumbuhan,” katanya.

Pada akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat yang saat ini telah menembus 28.390 pesan masuk.

Menkeu menyebut hampir separuh dari aduan itu sudah diverifikasi, tepatnya sebanyak 14.025 pesan. Sebanyak 722 pesan merupakan aduan, 353 pesan masukan, 432 pesan pertanyaan, dan 12.518 pesan lain-lain. Sementara 14.365 pesan masih dalam proses verifikasi.

Laporan yang telah diverifikasi diteruskan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu untuk mempertahankan independensi penanganan dengan koordinasi teknis bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Per 24 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, 239 aduan terkait pajak dan 198 aduan terkait bea cukai telah diteruskan ke Itjen.

Untuk memastikan aduan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti, Purbaya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak.

“Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya,” kata Purbaya.