KemenPPPA Dorong Kampus Wujudkan Lingkungan Akademik Aman

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong perguruan tinggi mewujudkan lingkungan akademik bebas dari kekerasan. Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2020, tercatat 77 persen kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus.

“Namun 63 persen di antaranya tidak pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Temuan ini harus menjadi peringatan bersama bahwa ruang intelektual pun belum sepenuhnya terbebas dari kekerasan dan ketimpangan,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (26/10).

Karena itu, Arifah mendorong mahasiswa untuk berani melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Setiap kampus itu kan memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas ini berperan memberikan pendampingan dan perlindungan bagi korban,” ucap Arifah.

Namun, ia menyoroti masih banyaknya korban yang ragu untuk melapor karena takut atau merasa tidak aman. Pemerintah berharap keberadaan Satgas PPKS dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus menciptakan lingkungan kampus yang aman.

“Kita harus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan. Pasalnya dengan cara itu kita dapat menyelamatkan para korban sekaligus menegakkan keadilan bagi pelaku,” ucap Arifah.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, menekankan pentingnya upaya perlindungan kekerasan khususnya di ranah daring. Ansari menilai berbagai bentuk kekerasan digital semakin sering terjadi dan menimbulkan trauma serius bagi korban, terutama perempuan dan anak.

“Komisi VIII memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ruang digital yang aman dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama perempuan dan anak. Kami akan terus bersinergi bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk penegak hukum dan Kemen PPPA, agar setiap kasus dapat ditangani dengan cepat dan tuntas sampai ke akar masalah,” kata Ansari. ils/I-1