Coretax Diperkuat: Tanpa Sentuh APBN, Purbaya Rekrut ‘Hacker’ demi Perisai Digital Perpajakan

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berani mengambil terobosan dengan merekrut hacker tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung implementasi Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS).

Kebijakan ini bisa menjadi katalis dalam mendorong modernisasi sistem keuangan negara—menjadikan Coretax bukan hanya instrumen administrasi, tapi juga fondasi digital yang tangguh untuk meningkatkan penerimaan dan menekan potensi kebocoran pajak di era ekonomi berbasis data.

Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi layanan perpajakan di Indonesia dan menggantikan sistem yang ada saat ini.

Coretax mengintegrasikan dan mengotomatisasi seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, termasuk: pendaftaran wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, pembayaran pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memanggil peretas atau hacker dalam negeri serta memperkuat tim internal untuk memperbaiki sistem Coretax, dan hal ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tentang biaya Coretax, nggak ada penambahan biaya. Paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT (information technology)-nya itu. Gaji biasa, pos pengeluaran biasa, nggak ada yang istimewa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10).

Purbaya mengaku lebih mengandalkan sumber daya manusia (SDM) manusia dalam negeri untuk mengembangkan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut, sehingga ia akan lebih berfokus memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP).

Dari hasil observasinya, dia menilai TIM PSIAP pada dasarnya memiliki kecakapan yang memadai, hanya saja membutuhkan bimbingan terkait arah kerja yang perlu dilakukan.

“Sebelumnya mereka nggak biasa saja, tapi dari sisi programming, coding, nggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami nggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat,” jelasnya.

Sementara itu, Purbaya menggandeng peretas dalam negeri untuk menguji tingkat keamanan sistem Coretax. Sebelumnya, sempat terjadi insiden data Coretax yang bocor dan dijual ke pihak luar, namun kini Purbaya menjamin kejadian serupa tak akan terulang.

“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya.

Dia menilai performa keamanan Coretax sudah meningkat dari sebelumnya hanya sekitar 30 dari 100 menjadi lebih dari 95, atau membaik dari sebelumnya posisi D atau E menjadi A+.

Untuk performa non-transaksional, nilainya sudah mencapai 95 lebih dari rentang 0 sampai 100.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menuturkan salah satu kendala dalam penyelesaian perbaikan Coretax adalah ikatan kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendor, sehingga akses pemerintah ke sistem tidak langsung secara penuh.

Namun, usai kontrak sepenuhnya dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada Desember nanti, Purbaya yakin masalah Coretax bisa selesai pada Januari atau Februari 2026.

“Januari sudah selesai harusnya, keamanan dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Barang-barang yang kita belu tuh mahal dan canggih, cuma nggak bisa pakainya. Taip nggak apa, ini kan kita belanja, jadi pajak cukup serius untuk belanja Coretax ini,” kata dia lagi.

“Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” tuturnya.