Filipina Bertekad Dorong Kemajuan Kode Etik LTS

SINGAPURA - Filipina berharap dapat memajukan kode etik untuk Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang telah lama tertunda saat mengambil alih kepemimpinan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) tahun depan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, dalam sebuah sesi wawancara dengan Channel News Asia yang disiarkan Rabu (22/10).

Sejak tahun 1990-an, blok regional tersebut telah berupaya menegosiasikan kerangka kerja untuk mengelola sengketa di salah satu jalur perairan paling diperebutkan di dunia dengan Tiongkok. Namun, perundingan berulang kali terhenti karena berbagai alasan.

Hingga pada 2023, Asean dan Tiongkok menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi dengan tujuan menyelesaikan kode tersebut dalam waktu tiga tahun.

"(Percepatan) itu akan terjadi pada tahun 2026, tahun kepemimpinan kami," kata Menlu Lazaro. "Kami masih punya waktu. Kami bermaksud untuk melanjutkan pertemuan kelompok kerja bersama (dan) menjajaki kemungkinan adanya kode etik ini," imbuh dia.

Filipina akan mengambil alih kepemimpinan bergilir Asean dari Malaysia pada 2026, menempatkan Manila pada posisi penting untuk membentuk agenda blok tersebut.

Menlu Lazaro menambahkan bahwa Filipina tetap berkomitmen untuk mempromosikan tatanan berbasis aturan dan mengupayakan dialog diplomatik di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di wilayah yang disengketakan.

Saat ini Tiongkok mengklaim hampir seluruh LTS, posisi yang tumpang tindih dengan empat negara tetangga di Asia Tenggara yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Sengketa yang belum terselesaikan mengenai kepemilikan pulau dan fitur maritim ini telah berlangsung selama beberapa dekade.

Menlu Lazaro mengakui bahwa membentuk sikap Asean yang bersatu telah lama menjadi tantangan, mengingat beragamnya kepentingan politik, ekonomi, dan strategis blok tersebut.  Namun, ia mengatakan negara-negara anggota memiliki keinginan bersama untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan. 

“Keberagaman negara-negara anggota Asean adalah fakta. Kita memang pernah mengalami masalah, namun ada saatnya pula bagi kita untuk mencapai konsensus. Semua orang menginginkan perdamaian dan keamanan di LTS, bukan hanya negara-negara penggugat,” tutur dia.

Tetapkan Pedoman

Mengutip Deklarasi Perilaku (DoC) Para Pihak di LTS 2022 yang ditandatangani antara Asean dan Tiongkok, Menlu Lazaro mengatakan perjanjian tersebut membuktikan bahwa konsensus dapat dicapai meskipun terdapat perbedaan.

Kode yang diusulkan berupaya menetapkan pedoman tentang bagaimana negara harus bersikap dalam mengelola sengketa wilayah dan mencegah kebuntuan atau bentrokan.

Namun deklarasi tersebut tetap tidak mengikat dan sering diabaikan oleh negara-negara penggugat, khususnya Tiongkok, yang telah membangun dan memiliterisasi beberapa pulau di perairan yang disengketakan.

“Menurut pandangan kami, hal ini harus mengikat secara hukum, dan ini sudah menjadi kode etik,” ucap Menlu Lazaro.

Pada tahun 2013, Manila mengajukan kasus penting ke Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag, yang pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim luas Tiongkok di LTS tidak memiliki dasar hukum, sebuah keputusan yang ditolak Beijing. 

Asean sejauh ini belum mengambil posisi yang bersatu terkait putusan tersebut, tetapi Menlu Lazaro mengatakan beberapa negara anggota diam-diam mendukungnya.

"Mereka mungkin tidak terlalu vokal tentang posisi mereka terkait putusan arbitrase, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa beberapa negara anggota Asean setuju dan meyakininya. Sampai batas tertentu, (beberapa) bahkan menggunakannya dalam diskusi bilateral mereka," ungkap Menlu Filipina itu. 

Menlu Lazaro juga menegaskan bahwa Filipina akan terus memperjuangkan tatanan internasional berbasis aturan melalui diplomasi dan kerja sama multilateral, bahkan saat menjalin hubungan dengan negara-negara besar yang tidak selalu mematuhi hukum internasional. CNA/I-1