Pemerintah Harus Jamin Keberlanjutan Usaha Para Investor

Jika kepastian hukum terjamin, modal investasi tidak hanya masuk, tapi juga tumbuh dan menetap di Indonesia.

JAKARTA - Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata saat ini di 5 persen, Pemerintah harus memperbesar kontribusi investasi sebagai salah satu pilar penopang. 

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, perekonomian saat ini memang harus memperkuat sektor pengeluaran pemerintah dan investasi.

“Sudah tepat pemberian bantuan langsung tunai ke keluarga miskin dilanjutkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun demikian, investasi langsung sangat perlu ditingkatkan untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan,” kata Suhartoko.

Apalagi, jika investasi didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dinilai akan lebih mendukung kemandirian pembangunan.

“Namun demikian kepastian hukum, perizinan dan keamanan wajib untuk ditingkatkan,”tegas Suhartoko.

Kepastian hukum jelasnya sangat dibutuhkan oleh investor karen terkait jaminan keberlanjutan usahanya. Perizinan juga diharapkan tidak berbelit belit, begitu juga gangguan keamanan. Jangan sampai menimbulkan pembengkakan biaya.

Dengan situasi saat ini dan penguasaan teknologi sumber daya manusia (SDM), maka yang diperhatikan adalah teknologi tepat guna yang menyerap tenaga kerja sesuai kapasitasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menegaskan yang lebih penting sebenarnya memastikan investasi itu berkualitas atau bukan, sebab masalah selama ini ialah kualitas investasi memburuk.

Data di Sakernas (Survei angkatan kerja nasional) yang diolah Celios juga menunjukkan kualitas kerja penduduk makin menurun. Proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMP (upah minimum provinsi) meningkat tajam secara nasional dari 63 persen pada 2021 menjadi 84 persen pada 2024. Atau ada 109 juta pekerja bergaji dibawah UMP.

Oleh sebab itu, diperlukan motor investasi baru yang mampu menjawab kualitas pertumbuhan ekonomi. Salah satunya investasi di sektor transisi energi dengan potensi 96 juta lapangan kerja.

“Energi terbarukan jadi tren investasi yang menciptakan lanskap industri domestik mulai dari baterai penyimpanan, komponen pembangkit hingga jasa instalasi di berbagai daerah,” kata Bhima.

Sinyal Positif

Diminta terpisah, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi mengapresiasi capaian realisasi investasi triwulan III-2025 yang menembus rekor tertinggi dalam 18 tahun terakhir, yakni mencapai 491,4 triliun rupiah dengan kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 56,86 persen. Angka tersebut jelasnya menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap stabilitas dan arah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini adalah sinyal positif bahwa pelaku usaha domestik semakin percaya pada arah kebijakan ekonomi pemerintah. Namun, tantangannya kini bukan hanya mencapai angka tinggi, tetapi memastikan investasi tersebut bersifat jangka panjang, bukan sekedar bermotifkan profit taking dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten,” kata Iyuk.

Ia menegaskan, keberlanjutan investasi harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. “Investasi harus diarahkan ke sektor-sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing industri nasional. Konsistensi kebijakan yang pro bisnis disertai penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci agar arus modal tidak bersifat sementara,” tambahnya.

Iyuk juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar iklim usaha tetap kondusif. Menurutnya, stabilitas politik, kepastian hukum, dan kepastian energi menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan investasi.

“Ketika pelaku usaha melihat arah kebijakan kondusif dan konsisten, kepastian hukum juga terjamin, maka modal investasi tidak hanya masuk, tapi juga tumbuh dan menetap di Indonesia,” jelasnya.

Keberhasilan menjaga tren positif tersebut tambahnya akan menjadi fondasi penting menuju pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Kinerja investasi yang kuat harus menjadi pintu menuju industrialisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Iyuk.

Pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara investasi berbasis sumber daya alam dan investasi bernilai tambah tinggi. “Kita harus bergerak dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi manufaktur dan inovasi. Hilirisasi industri, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan ekonomi digital harus menjadi orientasi utama agar multiplier effect-nya terasa luas,” ujarnya.

Selain itu, Iyuk menekankan pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan investasi juga berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Investasi yang berkelanjutan adalah yang menghasilkan transformasi struktural, memperkuat kapasitas tenaga kerja, dan memberi nilai tambah bagi daerah. Hanya dengan cara itu pertumbuhan bisa inklusif dan bertahan dalam jangka panjang,” tutupnya.