Trans Banten Dievaluasi, Pemprov Pastikan Tak Rugikan Sopir Angkot

Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan program Trans Banten akan dievaluasi menyeluruh agar tidak merugikan para sopir angkot yang terdampak.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo menegaskan pemerintah terbuka terhadap aspirasi pengemudi dan siap melakukan penyesuaian kebijakan agar keseimbangan ekonomi dan pelayanan publik tetap terjaga.

“Kami sepakat untuk melakukan evaluasi. Namun tidak ada kebijakan penutupan. Operasional Trans Banten akan tetap berjalan dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi bersama,” ujar dia di Serang, Rabu (15/10).

Ia mengatakan evaluasi difokuskan pada penyesuaian jam operasional dan rute Trans Banten Koridor 3 (Pakupatan–Sindangsari) yang kini diuji coba.

Hal ini dilakukan agar layanan transportasi publik tetap menjangkau wilayah yang belum memiliki trayek tetap, tanpa menyingkirkan peran angkutan konvensional.

“Rute Pakupatan–Untirta Sindangsari ini kami uji coba karena dari Sindangheula ke Palima tidak ada angkutan yang beroperasi. Uji coba dilakukan agar pemerintah memperoleh data lapangan dan masukan dari masyarakat, termasuk para pengemudi angkot,” katanya.

Ia menjelaskan keberadaan Trans Banten bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi, sekaligus berkeadilan bagi pelaku transportasi konvensional.

“Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil, merata, dan berpihak kepada masyarakat tanpa meniadakan peran pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” ujar Tri.

Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas Gery Wijaya menilai dialog dengan Dishub Banten menjadi langkah positif untuk mencari titik temu antara kepentingan transportasi modern dan konvensional.

“Kami menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Trans Banten dan memberi ruang dialog dengan para pelaku transportasi konvensional. Kami juga tengah menyiapkan kajian serta usulan solusi agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang,” kata dia.

Ia mengatakan aksi yang dilakukan para sopir angkot bukan bentuk penolakan terhadap Trans Banten, melainkan upaya menyuarakan kondisi ekonomi mereka yang terdampak.

“Kami mendukung peningkatan transportasi publik di Banten, tetapi kami juga ingin agar para sopir angkot tidak tersisih. Harapannya, pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” katanya.

Dialog antara Dishub Banten dan komunitas angkot di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) itu berlangsung kondusif dan menghasilkan komitmen bersama untuk melanjutkan komunikasi resmi dalam pembahasan lanjutan terkait penyesuaian program Trans Banten.