Polda Metro Jaya Gandeng Ormas Jaga Jakarta, Langkah Sinergi atau Potensi Masalah Baru?

JAKARTA - Upaya Polda Metro Jaya menggandeng berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui program "Jaga Jakarta" menimbulkan perdebatan di ruang publik. Program ini di satu sisi dianggap sebagai bentuk inovasi sinergi sosial, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran soal batas peran ormas dalam urusan keamanan.

Program "Jaga Jakarta" diluncurkan dengan empat pilar utama yakni jaga warga, jaga lingkungan, jaga aturan, dan jaga amanah. Dalam pelaksanaannya, ribuan anggota ormas di Jakarta dilibatkan untuk ikut aktif menjaga keamanan wilayah, terutama di tingkat komunitas.

Polda Metro Jaya menyebut kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pendekatan preventif terhadap potensi gangguan kamtibmas di Ibu Kota. Mereka menilai, menjaga keamanan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada aparat kepolisian tanpa dukungan masyarakat.

"Sinergi antara polisi dan masyarakat sangat penting. Program ini mengajak semua pihak, termasuk ormas, untuk turut berperan menjaga Jakarta agar tetap aman dan kondusif," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam apel siaga di Lapangan Presisi.

Meski demikian, langkah ini perlu dikawal ketat agar tidak bergeser menjadi pemberian kewenangan berlebih pada kelompok sipil. Mereka mengingatkan pengalaman masa lalu ketika sebagian ormas justru terlibat praktik premanisme dan intimidasi atas nama keamanan lingkungan.

Sementara itu, pihak kepolisian memastikan bahwa tidak ada pemberian kewenangan formal kepada ormas dalam program tersebut. Ormas hanya diajak berperan sebagai agen sosial untuk meningkatkan kesadaran warga menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

"Ini bukan pelimpahan wewenang, tapi bentuk partisipasi. Kami tetap yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Beberapa organisasi yang ikut dalam program ini di antaranya FBR, Forkabi, PP, Bang Japar, dan GMBI. Mereka mengaku siap bersinergi dengan aparat untuk menjaga keamanan sekaligus menolak segala bentuk premanisme di Jakarta.

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim menyatakan pihaknya mendukung langkah Polda selama orientasinya tetap menjaga ketertiban. Ia menyebut sinergi ini bisa jadi momentum bagi ormas agar kembali ke peran sosialnya di tengah masyarakat.

“Selama tujuan utamanya menjaga keamanan bersama, kami siap. Tapi kalau ada yang menyimpang, kami juga akan ingatkan,” ujar Lutfi.

Dari sisi sosiologis, kolaborasi ini juga mencerminkan upaya aparat membangun kepercayaan publik di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan urban. Dengan melibatkan ormas, Polda Metro Jaya berupaya mendekatkan diri kepada komunitas akar rumput.

Namun demikian, sebagian masyarakat tetap khawatir langkah ini bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Mereka menilai, jika pengawasan longgar, ormas yang terlibat bisa saja memanfaatkan momentum untuk memperluas pengaruh di wilayah tertentu.

Polda Metro Jaya mengaku telah menyiapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap kegiatan ormas dalam program Jaga Jakarta. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan ditindak sesuai hukum, dan data ormas bermasalah akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi izin.

Langkah ini diharapkan bisa menyeimbangkan antara partisipasi masyarakat dengan kepastian hukum yang jelas. Kepolisian berjanji tetap menjadi garda utama dalam menjaga keamanan Jakarta tanpa mengurangi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh sejauh mana sinergi tersebut berjalan secara profesional dan terbuka. Jika berhasil, "Jaga Jakarta" bisa menjadi model kolaborasi keamanan berbasis komunitas yang efektif di perkotaan besar lainnya.

Namun jika gagal dikendalikan, langkah ini justru bisa menjadi preseden baru bagi munculnya kekuasaan informal yang mengancam prinsip negara hukum. Tantangan bagi Polda Metro Jaya kini adalah memastikan partisipasi tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika sosial yang jelas.