Langkah Nyata Sudan Bangkitkan Fasilitas Kesehatan Pasca Perang

KHARTOUM - Menteri Kesehatan Sudan Haitham Mohamed Ibrahim mengatakan bahwa sekitar 75 persen rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan primer di negara itu telah kembali beroperasi setelah mengalami kerusakan parah akibat perang, dan pendanaan internasional senilai 293 juta dollar AS telah berhasil dihimpun untuk mendukung pemulihan sektor kesehatan.

Dalam konferensi pers di Khartoum, Minggu (26/7), Ibrahim mengatakan bahwa selama perang, upaya difokuskan pada layanan kesehatan darurat. Kini, setelah kementerian kembali ke ibu kota, fokus beralih ke pembangunan kembali sistem kesehatan.

Dia mengatakan kementerian tersebut tengah menjalankan rencana untuk memulihkan dan memperluas layanan kesehatan di seluruh negeri.

Dia juga menambahkan bahwa inisiatif pembangunan kembali, yang diberi nama "Strategi Harapan" (Hope Strategy), dengan dukungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dijadwalkan diluncurkan pada Rabu (29/7). Inisiatif tersebut bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan layanan kesehatan spesialis di seluruh negeri.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kementerian tersebut telah menandatangani perjanjian pembiayaan senilai lebih dari 293 juta dolar AS dengan sejumlah bank pembangunan dan lembaga internasional.

Selain itu, kementerian juga telah memperoleh komitmen pendanaan sekitar 150 juta dolar AS untuk tiga tahun ke depan.

Menurutnya, kesepakatan tersebut mencakup proyek senilai 83 juta dollar AS dengan Bank Dunia, dua proyek senilai 70 juta dollar AS dengan Bank Pembangunan Afrika, dan kesepakatan senilai 140 juta dollar AS dengan Dana Global (Global Fund) untuk mendukung program pengendalian malaria dan HIV/AIDS, serta sistem imunisasi dan vaksinasi.

Sektor kesehatan Sudan telah menghadapi tantangan berat sejak konflik meletus antara Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) pada April 2023.

Ratusan fasilitas kesehatan rusak atau berhenti beroperasi, sehingga mengganggu rantai pasokan layanan kesehatan dan meningkatkan risiko wabah penyakit, termasuk kolera, campak, demam berdarah dengue, dan malaria. Ant