Luhut Bantah Purbaya, Pastikan ‘Family Office’ Jadi Pusat Investasi Tanpa Bebani APBN

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan family office tidak memiliki kaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menjelaskan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik bagi para investor global, terutama mereka yang mengelola kekayaan lintas generasi.

Dengan model pendanaan yang sepenuhnya berasal dari sektor swasta, family office diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat arus modal masuk tanpa membebani keuangan negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat investasi regional.

“'Family office' itu nggak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

Dia menjelaskan konsep "family office" lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan "family office" tak membutuhkan dukungan APBN.

“(Pembiayaannya) Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujar Luhut.

Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada "family office".

Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

Luhut pun mengaku sudah banyak investor yang menunggu "family office" terbentuk lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka.

Setidaknya, Luhut menyebut Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

Ketua DEN itu berencana untuk membangun "family office" di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan "family office" di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses "family office" di Bali untuk melihat efektivitasnya.

“IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti,” tambahnya.

Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep "family office", Luhut menyatakan bakal menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor. Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke "family office".

“Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” tutur Luhut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak berniat menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan "family office" di Bali.

Purbaya mengatakan telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejauh ini, dia menyatakan akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office.

Purbaya pun tidak melakukan intervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10).