Komisi XI DPR Harap Menkeu Purbaya Perbaiki Komunikasi Politik dan Bangun Tim Ekonomi Solid

JAKARTA - Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Sri Mulyani mendapat sorotan luas dari masyarakat. Tak terkecuali anggota DPR RI. 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan dukungan penuh DPR terhadap langkah Menteri Keuangan dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, seperti dilansir dari media resmi DPR RI, di Jakarta, Senin (13/10).

Salah satu pernyataan yang disoroti adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR. 

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.

Misbakhun juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik. 

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Misbakhun juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. “Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.

Misbakhun menutup dengan penegasan bahwa dukungan Komisi XI DPR terhadap Menteri Keuangan bersifat penuh. “Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tandasnya.