Menaker Dorong Transformasi Ketenagakerjaan Lewat Transisi Hijau

Perubahan menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah didorong menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan pekerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri hijau. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa transisi menuju ekonomi hijau merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan nasional.

Seperti dikutip dari Antara, Yassierli menilai transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan pekerjaan layak, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Transisi hijau hanya akan berhasil jika tenaga kerja kita siap beradaptasi dengan perubahan. Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau,” ujarnya di Jakarta, Minggu (12/10).

Lebih lanjut, Menaker menambahkan keberhasilan transisi hijau sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Karena itu, Kemnaker terus mempercepat pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling yang difokuskan pada pengembangan keterampilan hijau.

Dalam memperkuat ekosistem pelatihan hijau, Kemnaker juga memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi internasional.

Melalui kerja sama tersebut, pelatihan hijau diharapkan dapat menjangkau lebih banyak daerah dan mempercepat transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

“Transformasi BLK merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi. Melalui pelatihan hijau, kami ingin menciptakan SDM yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan,” kata Yassierli.

Selain itu, ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus berpusat pada manusia, memastikan setiap pekerja terlindungi dan tidak ada yang tertinggal dalam proses perubahan ini.

“Transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan,” ujar dia.

Ekonomi Rendah Karbon

Seiring dengan itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan capaian dalam gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jakarta, 10-11 Oktober yang berhasil mencatatkan komitmen investasi hijau senilai 278 triliun rupiah.

Komitmen tersebut tertuang dalam 13 nota kesepahaman (MoU) dan tiga deklarasi strategis, mencakup sektor energi bersih, kelautan, karbon, kehutanan, dan infrastruktur hijau.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyatakan berbagai kesepakatan yang dihasilkan ISF 2025 merupakan bentuk konkret keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan.

Nurul menyampaikan keseluruhan nota kesepahaman tersebut, sebagian besar memuat komitmen investasi meski belum seluruhnya akan direalisasikan tahun ini, serta menilai capaian itu merupakan hasil konkret dari forum ISF 2025.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menilai penandatanganan MoU di ISF menjadi bukti bahwa Indonesia kini aktif memimpin upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

"Penandatanganan 13 MoU di kegiatan ISF 2025 kami harapkan akan berdampak langsung bagi pencapaian transisi energi bersih dan ekonomi rendah karbon Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada di posisi menunggu, tetapi kita aktif memimpin," kata dia.