Biaya Medis Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan

JAKARTA - Biaya penanganan medis dalam kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama bukan kejadian luar biasa (KLB).

“Sepanjang tidak ada declare bahwa itu masalah terkait dengan KLB (kejadian luar biasa). Kalau KLB lokal, maka tanggung jawabnya pemda,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Kamis (9/10).

Namun demikian, nilai manfaat ini hanya berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan saja. “BPJS Kesehatan hanya menjamin peserta BPJS. Masa bukan (peserta) BPJS, dijamin oleh BPJS?” kata dia.

Hingga pertengahan September 2025, Kementerian Kesehatan melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG.

Sementara, BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa data mengenai dugaan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dibuka untuk publik melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Budi mengatakan bahwa data tersebut telah dikumpulkan oleh Kemenkes secara harian melalui jaringan puskesmas di seluruh Indonesia dan sudah disampaikan kepada BGN untuk proses verifikasi lebih lanjut. “Sudah ada datanya, sudah kami share kepada BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN,” ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa laporan yang diterima berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah, yang telah terhubung dengan sistem pelaporan di puskesmas.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Susilo Widhyantoro mengatakan pengawasan program MBG harus dimulai dari hulu hingga ke hilir.

“Pengawasan program MBG harus dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari struktur organisasi, penetapan yayasan pelaksana, hingga ke distribusi di lapangan. Ini bukan sekadar bantuan makanan, tetapi bagian dari ketahanan pangan nasional,” ucapnya dalam kegiatan Diseminasi Panduan Pengawasan Program MBG dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya pengawasan yang efektif sejak awal tahun terhadap program MBG, mengingat program ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.

Bahan Pangan

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahan pangan untuk mendukung Program MBG di masa mendatang harus disiapkan sejak dini untuk mengantisipasi kondisi saat terjadi lonjakan permintaan.

“Agar kita siap, harus disiapkan sejak dini. Jangan sampai keperluan banyak, harga bisa melambung,” kata Zulkifli saat mengunjungi nasabah Permodalan Nasional Madani (PMN) di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, terdapat sekitar 82,5 juta penerima manfaat Program MBG yang harus dilayani ke depan. Selain itu, lanjut dia, terdapat anggaran 335 triliun rupiah yang sudah disiapkan untuk program tersebut.

Ia menegaskan usaha di bidang daging ayam, telur, sayuran, hingga susu, ke depan menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan sehingga perlu pasokan yang banyak. “Usaha di bidang sayuran, telur, daging ayam, susu, ke depan akan laku keras,” tambahnya.

Oleh karena itu, menurut dia, para petani dan peternak mitra binaan PNM harus siap mendukung ketahanan pangan.

Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menambahkan saat ini terdapat 16 juta nasabah perempuan lembaga keuangan ini didorong untuk berusaha mandiri.

Arief menambahkan PNM memiliki 92 ribu kelompok tani binaan yang tersebar di 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Akademisi dari Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte menilai Program MBG merupakan proyek peradaban yang harus dikembangkan karena dapat menghadirkan generasi emas Indonesia pada masa mendatang.

“MBG bukan proyek bansos, melainkan proyek peradaban. Program MBG merupakan investasi masa depan bangsa yang harus diselamatkan dan dikembangkan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional,” kata Efatha dikutip di Jakarta, Kamis.

Dosen Ilmu Politik Unuditu menilai Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi anak bangsa, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap penguatan ekonomi akar rumput. Menurutnya, program itu telah menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat ­kecil. Ant/S-2