Macron Didesak untuk Lengser

Rabu, 08 Okt 2025, 02:55 WIB

PARIS - Perdana menteri pertama Emmanuel Macron pada Selasa (7/10) mendesak kepala negara Prancis yang terpojok untuk mengundurkan diri dalam sebuah seruan mengejutkan yang memperparah krisis politik yang memanas.

Intervensi oleh Edouard Philippe, perdana menteri terlama Macron dari tahun 2017 hingga 2020 dan yang sekarang memimpin partai politik sekutu, terjadi di tengah meningkatnya rasa frustrasi bahkan di dalam kubu presiden sendiri atas krisis politik domestik terbesar dalam delapan tahun masa jabatannya.

Ket. Foto: Didesak Mundur - Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kiri), saat didampingi mantan PM Edouard Philippe dalam sebuah acara di kota pelabuhan Le Havre pada September tahun lalu. Pada Selasa (7/10) Philippe mendesak agar Presiden Macron mundur dan meminta agar pemilu segera digelar untuk mengakhiri krisis politik. — Sumber: AFP/Benoit Tessier

Sebelumnya pada Senin (6/10) lalu, PM Sebastien Lecornu yang diangkat kurang dari sebulan yang lalu, mengundurkan diri setelah gagal menggalang dukungan dari koalisi kanan-tengah untuk pemerintahan barunya, yang juga hanya didukung oleh minoritas di parlemen.

Macron memerintahkannya untuk melakukan upaya terakhir untuk menggalang dukungan bagi pemerintahan koalisi tetapi tidak ada tanda-tanda kemajuan karena kubu sayap kanan ekstrem bahkan menolak untuk menghadiri pertemuan.

Pemilihan presiden Prancis berikutnya sendiri dijadwalkan berlangsung pada 2027 dan dipandang sebagai persimpangan bersejarah dalam politik Prancis, dengan kubu sayap kanan ekstrem Prancis di bawah Marine Le Pen merasakan peluang terbaiknya untuk merebut kekuasaan.

Di sisi lain, Macron secara konstitusional dilarang mencalonkan diri untuk mandat ketiga.

Philippe, yang telah menyatakan akan mencalonkan diri, mengatakan pemilihan umum harus diadakan lebih awal setelah anggaran disahkan, dalam komentar yang digambarkan oleh harian Le Parisien sebagai "bom politik".

“Macron harus bertanggung jawab untuk membantu Prancis keluar secara tertib dan bermartabat dari krisis politik yang merugikan negara," ucap Philippe. "Ia harus mengambil keputusan yang sesuai dengan fungsinya yaitu menjamin kelangsungan lembaga-lembaga dengan meninggalkan jabatannya secara tertib," kata Philippe kepada media penyiaran RTL.

Krisis Besar

Prancis telah terbelenggu dalam krisis politik sejak pertaruhan Macron untuk menyelenggarakan pemilihan legislatif pada musim panas 2024 lalu yang menjadi bumerang dan mengakibatkan parlemen yang tidak seimbang dan menguatnya sayap kanan ekstrem.

Dalam tulisan tajuk oleh harian Le Monde dinyatakanbahwa krisis ini merupakan satu lagi demonstrasi dari kehancuran mandat kedua Macron setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden 2022.

"Presiden berada dalam krisis besar," tulis Le Monde.

Le Pen, yang pencalonannya dalam pemilihan presiden sangat diragukan karena tuduhan penipuan, mengatakan akan amat bijaksana bagi Macron untuk mengundurkan diri, tetapi juga mendesak pemilihan legislatif dadakan amat mutlak diperlukan.

Rasa frustasi Macron terekam pada Senin lalu saat ia berjalan sendirian di tepi Sungai Seine sambil berbincang melalui telepon, kontras dengan pengaruhnya di panggung internasional dimana ia berupaya mengakhiri perang Russia di Ukraina bersama Presiden Donald Trump.

Selain lengser, opsi politik lainnya yang bisa diambil Macron yaitu dapat mengangkat kembali Lecornu, memilih seseorang yang akan menjadi perdana menteri kedelapan dalam mandatnya, atau mengadakan pemilihan legislatif baru.

Namun mengangkat perdana menteri berikutnya amat sulit karena siapa pun itu akan menghadapi tantangan untuk mendapatkan dukungan yang cukup bagi anggaran penghematan di saat utang publik Prancis telah mencapai rekor tertinggi. AFP/I-1

  • emmanuel macron

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: AFP

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.