“Government Shutdown” yang Berkepanjangan akan Picu PHK Massal

WASHINGTON - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance pada Rabu (1/10) memperingatkan bahwa penutupan pemerintah (government shutdown) yang berkepanjangan akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), seraya menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan yang terjadi saat ini.

“Jujur saja, jika hal ini berlarut-larut selama beberapa hari atau beberapa pekan ke depan, kami harus memberhentikan orang-orang,” kata Vance kepada awak media dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt pada konferensi pers memperkirakan PHK akan terjadi dalam waktu dekat.

Pada kasus-kasus shutdown pemerintahan AS sebelumnya, pegawai federal yang dianggap esensial harus tetap masuk kerja, sementara ratusan ribu pegawai federal mau tidak mau harus mengambil cuti tidak berbayar. Mereka akan mendapatkan gaji retroaktif setelah pemerintahan kembali dibuka.

“Partai Republik melakukan shutdown pemerintah karena mereka tidak mau repot-repot melindungi perawatan kesehatan bagi warga Amerika di seluruh negeri ini,” kata Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer pada Rabu di media sosial X.

Pemerintah AS memasuki masa penutupan pada 1 Oktober tengah malam setelah Kongres gagal menyepakati RUU pendanaan di menit-menit terakhir.

Presiden Donald Trump pun menyalahkan Partai Demokrat atas kejadian tersebut dan mengancam akan memanfaatkan masa penutupan untuk memangkas staf federal dan mengurangi pembayaran untuk menghapus program-program yang ditentang Partai Republik.

Tangguhkan Medsos

Sementara itu, kedutaan Besar AS di seluruh dunia mengumumkan penangguhan pembaruan rutin di laman media sosial mereka pada Rabu menyusul penutupan pemerintah federal.

Pesan tersebut menyatakan bahwa “laman tidak akan diperbarui secara berkala hingga operasional penuh kembali normal, kecuali untuk informasi keselamatan dan keamanan yang mendesak,” dan diunggah oleh misi diplomatik AS di Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.

Meskipun media sosial ditutup, kedutaan-kedutaan besar memastikan bahwa layanan paspor dan visa transit akan terus berlanjut selama penutupan pemerintahan, jika situasinya memungkinkan.

Di Eropa, kedutaan besar yang terdampak antara lain di Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Inggris, Hongaria, Jerman, Yunani, Denmark, Irlandia, Spanyol, Italia, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Polandia, Rumania, Makedonia Utara, Slowakia, Finlandia, Prancis, Montenegro, Republik Ceko, Swedia, dan Estonia.

Di Timur Tengah dan Afrika, kedutaan besar di Oman, Qatar, Arab Saudi, Irak, Bahrain, Uni Emirat Arab, Lebanon, Uganda, Zimbabwe, Burundi, dan Afrika Selatan terdampak penutupan pemerintahan, demikian pula kedutaan besar di negara-negara Asia seperti India, Laos, Vietnam, Filipina, dan Jepang.