Bappenas Tegaskan Efektivitas Jadi Kunci Pembangunan

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa efektivitas merupakan prinsip utama dalam setiap program pembangunan nasional. Hal ini disampaikan sebagai pengingat agar setiap kebijakan, anggaran, dan program yang dijalankan pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, urgensi prinsip efektivitas pembangunan, yaitu kedaulatan negara, fokus pada hasil, kemitraan inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas kerja sama pembangunan.

“Efektivitas bukan sekadar pilihan teknis, melainkan moral imperative. Kemitraan harus mampu memberi hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok paling rentan,” ucap Febrian saat memberikan sambutan dalam agenda Busan Global Partnership Forum 2025yang digelar di Seoul, Korea Selatan, Rabu (1/10).

Seperti dikutip dari Antara, Forum ini berlangsung pada momentum penting, hanya beberapa bulan pasca Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan Pembangunan (FfD4) di Seville, Spanyol, yang hasilnya diharapkan mereformasi arsitektur keuangan pembangunan global.

Busan Global Partnership Forum 2025 dihadiri lebih dari 100 negara, perwakilan Organisasi Internasional seperti Uni Eropa, United Nations Development Programme (UNDP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta berbagai sektor privat, organisasi masyarakat sipil, lembaga think tank, akademisi dan filantropi dari berbagai belahan dunia.

Pada forum ini, Indonesia berbagi pengalaman implementasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), lalu mengungkapkan keberhasilan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi lebih dari 140 negara mitra.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat tata kelola kerja sama pembangunan yang berbasis data, membangun Centers of Excellence di tingkat nasional, serta mengembangkan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Berdampak Langsung

Lebih lanjut, Febrian mengatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah langkah nyata pemerintah menghadirkan pembangunan yang strategis.

“PSN pada dasarnya adalah langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang strategis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Bappenas menekankan dua hal penting terkait pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Pertama, usulan PSN yang masuk dalam pemutakhiran RKP harus segera direviu secara teliti. Kedua yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun badan usaha diimbau untuk menelaah proyek yang akan diusulkan sebagai PSN memenuhi kriteria sesuai ketetapan.

“Kami membuka kesempatan untuk pengusulan PSN baru sesuai format yang telah disediakan. Setiap usulan akan kami koordinasikan dan dalami bersama. Namun, paling lambat pada minggu ketiga Oktober 2025, proses pengusulan PSN baru akan kami tutup,” kata Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka.

“Selain itu, PSN eksisting sebanyak 238 proyek juga akan kami reviu untuk memastikan kesesuaiannya dengan RPJMN saat ini. Proses finalisasi dijadwalkan pada November, sehingga pada Desember sudah dapat dimasukkan dalam pemutakhiran RKP 2026,” ujar Putut.