Gunungkidul Dapat 16 Proyek Irigasi Air Tanah, Pemerintah Perkuat Pasokan Air Pertanian

GUNUNGKIDUL – Sebanyak 16 titik di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masuk dalam program pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direalisasikan pemerintah pusat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau.

Kepastian itu disampaikan dalam sosialisasi pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Jumat (13/11).

Kepala DPUPRKP Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya mengajukan 18 kegiatan pembangunan infrastruktur air kepada pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 16 titik direalisasikan melalui program JIAT dan pengeboran sumur air tanah. Sosialisasi serta pembahasan teknis pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menilai peningkatan infrastruktur irigasi diperlukan untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim dan ancaman kekeringan. Ketersediaan air yang memadai diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap musim hujan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Air dan irigasi adalah urat nadi utama kehidupan masyarakat Gunungkidul, khususnya bagi para petani kita. Peningkatan jaringan irigasi ini bukan sekadar pembangunan fisik beton semata, melainkan investasi masa depan untuk meningkatkan produktivitas lahan, menjamin ketersediaan air, dan menguatkan ketahanan pangan daerah,” tegas Endah.

Dalam pertemuan tersebut, Endah juga mempertanyakan terbatasnya alokasi rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di Gunungkidul dibandingkan daerah lain, seperti Bantul dan Kulon Progo. Gunungkidul hanya memperoleh satu lokasi pekerjaan jaringan utama di Bendung, Pulutan, serta satu jaringan tersier di Nglumbung, Pengkol.

Menanggapi hal itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Serayu Opak, Pudak Juni Laksana, menjelaskan bahwa karakteristik geologi Gunungkidul berbeda dengan wilayah lain di DIY. Daerah yang mencakup sekitar 46,63 persen luas DIY tersebut memiliki keterbatasan sumber air permukaan, tetapi menyimpan potensi sungai bawah tanah dan akuifer.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan jenis infrastruktur pengairan yang dikembangkan di Gunungkidul.

“Oleh karena itu, kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan BBWS Serayu Opak menetapkan bahwa Kabupaten Gunungkidul diprioritaskan menerima alokasi terbanyak untuk program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) berbasis pembuatan sumur bor dalam,” ungkap Pudak.

Sementara itu, pelaksanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi ditangani PT Nindya Karya (Persero). Project Manager PT Nindya Karya Achmad Romel Arazi mengatakan, pekerjaan terbagi dalam dua paket yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026–2027 dengan skema kontrak tahun jamak.

Kedua paket memiliki jangka waktu pelaksanaan masing-masing 180 hari kalender, disertai masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak pekerjaan ditandatangani pada awal November 2026.

“Cakupan wilayah pekerjaan Paket 1 mencakup 6 kabupaten di dua provinsi (4 kabupaten di DIY dan 2 kabupaten di Jawa Tengah) dengan total 19 Daerah Irigasi. Sementara Paket 2 mencakup jaringan irigasi tersier di 10 kabupaten (3 kabupaten di DIY dan 7 kabupaten di Jawa Tengah),” paparnya.

Menurut Achmad, rehabilitasi tersebut diarahkan untuk memulihkan fungsi jaringan irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih optimal. Perbaikan infrastruktur juga diharapkan memberikan kepastian pasokan air bagi petani, khususnya ketika ketersediaan air menurun pada musim kemarau.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran BBWS Serayu Opak, perwakilan kontraktor, para lurah, serta kelompok Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A).