Komisi VII DPR Akan Perjuangkan Keringanan Pajak untuk Perfilman Indonesia

BATAM - Komisi VII DPR RI menyatakan siap memperjuangkan keringanan pajak bagi industri perfilman Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain di kancah internasional.

Tekad itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim, dalam kunjungan kerja ke Infinite Studios di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/10).

Menurut Chusnunia, beberapa negara telah memberikan insentif pajak berupa potongan pajak dan sistem rabat sehingga mampu meningkatkan daya saing industri kreatif mereka.

“Di negara lain memang biaya teknis lebih tinggi, tetapi karena ada potongan pajak dan insentif, daya saingnya meningkat,” katanya.

Sementara di Indonesia, kebijakan tersebut belum direalisasikan. “Indonesia secara teknis lebih murah, namun tanpa keringanan pajak justru sulit bersaing. Temuan ini akan kami perjuangkan saat bertemu Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, sistem rabat atau ‘tax rebate’ adalah suatu sistem pengurangan pajak berdasarkan jumlah nominal yang sudah dibayar di tahun yang sama.

Ia menambahkan, ke depan, Chusnunia membuka peluang untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Kreatif agar dapat menindaklanjuti kebutuhan-kebutuhan industri, termasuk insentif pajak.

“Begitu dua panja yang sedang kami proses selesai, kami akan dorong panja ekonomi kreatif. Dari sana kita bisa follow-up temuan di lapangan, mulai dari potongan pajak, dukungan regulasi, hingga tambahan anggaran,” tambahnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur Kemenkraf Septriana Tangkary menegaskan persoalan pajak menjadi isu penting yang harus segera dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

“Banyak pelaku industri kreatif merasa terbebani dengan pajak. Maka, pemerintah perlu mencari solusi secara regulasi agar industri ini bisa terus berkembang,” ujarnya.

General Manager Infinite Studios Batam, Ghea Lisanova, juga menggarisbawahi perlunya dukungan pemerintah berupa insentif fiskal dan program pendanaan.

“Kami berharap adanya insentif pajak dan hibah untuk proyek animasi. Misalnya, Thailand memberi insentif 30 persen, Malaysia bahkan 40 persen tax rebate. Indonesia harus punya kebijakan yang bisa menandingi itu,” kata dia.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang tepat, industri perfilman dan animasi dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Asia Tenggara.