Tahun Depan Pemprov Jabar Terapkan Efisiensi Anggaran

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan efisisensi anggaran pada 2026 mendatang. Langkah ini diambil seiring berkurangnya besaran dana transfer pemerintah pusat ke Pemprov Jabar secara signifikan.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan penuruan dana trasnfer mencapai Rp2,458 triliun. Imbasnya, APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp31,1 triliun turun menjadi Rp28,6 triliun.

Dengan menurunnya alokasi dana transfer pusat, Pemprov Jabar akan berupaya mencarikan jalan keluarnya. Sebab, Gubernur Jabar tidak mau memangkas keberpihakan anggaran pada pembangunan layanan dasar warga.

"Pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana-prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi, tidak boleh berkurang," kata Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Minggu (28/9).

Sebagai solusi atas masalah tersebut, pihaknya akan melakukan efisiensi terhadap pos belanja atau anggaran lain. Mulai dari pos belanja pegawai, hibah instansi atau organisasi masyarakat, bantuan keuangan ke kabupatan/kota di Jawa Barat.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan memangkas anggaran belanja barang dan jasa makan dan minum. Serta, memangkas biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar.

"Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada pekerjaan, matikan lampu, matikan AC, matikan air, kalau tidak perlu-perlu amat," ujar dia.

Terpisah, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar akan berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengotimalkan penggunaan anggaran belanja.

"Pendapatan harus digenjot. Demikian juga dari sisi belanja harus makin efektif dan efisien,” ujar dia. ils/I-1