BGN Minta SPPG Perbaiki Pola Masak

BGN meminta SPPG memperbaiki pola masak karena indikasi awal keracunan yang terjadi di Cipongkor, Bandung Barat disebabkan masak terlalu awal sehingga makanan terlalu lama disimpan.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meninjau langsung Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), dan meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki pola memasak.

Dadan mengungkapkan hasil keterangan awal menunjukkan adanya kesalahan teknis dari SPPG yang memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Tadi pagi, Selasa (23/9) kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Dadan, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga. SPPG lama dinilai sudah menemukan ritme kerja, namun, SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini. 

“Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SSPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani dua sekolah dulu, kemudian setelah terbiasa baru naik ke empat sekolah, setelah itu naik lagi ke 10 sekolah,” ujar dia.

“Kemudian setelah bisa menguasai proses termasuk antara masak dan pengirimannya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat,” imbuhnya.

Selain itu, Dadan juga menyoroti kasus serupa yang sempat terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah. SPPG setempat sebelumnya berjalan baik, tetapi kemudian mengganti pemasok bahan baku secara mendadak sehingga kualitas menurun.

“Oleh sebab itu, kita instruksikan lagi bagi yang (SPPG) lama agar ketika akan mengganti pemasok harus bertahap. Jadi segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis. Untuk SPPG yang menjalani ini seperti yang di Banggai itu kan mengganti pemasok dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kami minta setelah kejadian, berhenti dulu (MBG),” ungkapnya.

Dadan menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang.

911 Pelajar

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan 500 pelajar diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan program MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, tertangani dengan baik.

“Kami harus antisipasi risiko paling buruk yang tidak bisa ditangani di lokasi dan harus dirawat,” kata dia di Bandung Barat, Rabu.

Pihaknya segera mengerahkan tenaga medis dan ambulans berasal dari berbagai daerah untuk menangani mereka. Hingga Rabu sore, 400 siswa mengalami gejala keracunan di Cipongkor, sedangkan 100 lainnya di Desa Citalem. “Teridentifikasi ada 500 yang mengeluh dan langsung kami tangani. Kami sudah cek dua-duanya, kondisinya seperti itu,” ujarnya.

Dia mengatakan gejala dialami para siswa, antara lain mual, sesak napas, pusing, lemas, dan kejang. “Paling tidak ada Rumah Sakit Cibabat, Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit Otista, Rumah Sakit Sartikasih, Cahaya Kawaluyan, Parahyangan, termasuk RS Al-Islam. Jadi untuk rumah sakit tidak kekurangan, tempat tidurnya juga kami siapkan maksimal,” kata Herman.

Data sementara berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, total kasus keracunan MBG di Cipongkor hingga Rabu sore, mencapai 911 pelajar. Jumlah itu akumulasi dari dua kejadian, yakni pada Senin (22/9) yang menimpa 411 orang serta peristiwa terbaru pada Rabu ini dengan 500 anak.

Terpisah, Komite III DPD RI menyarankan pemerintah melalui BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap vendor pelaksana program MBG.

Hal ini penting karena saat ini jumlah kasus keracunan massal setelah siswa mengonsumsi MBG mencapai 5.626 kasus, sehingga ke depannya menu makan MBG lebih berkualitas. “BGN sebagai penanggung jawab harus mengevaluasi menu MBG. Kasus keracunan bukan sedikit,” kata Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Papua Barat, Rabu.

Menurut dia, BGN harus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG guna memastikan menu makanan tetap aman dikonsumsi. BGN juga wajib mengambil tindakan tegas apabila menemukan vendor yang melanggar ketentuan penerapan standar keamanan serta kebersihan proses penyediaan makanan bergizi. “Harus ada sanksi. Jangan kompromi soal kesehatan anak bangsa,” ujarnya.

Dia menyebut mekanisme evaluasi tidak hanya bersifat administratif. Ant/S-2