BPJS Kesehatan: Jumlah Aduan Turun dalam Beberapa Bulan Terakhir

JAKARTA - BPJS Kesehatan mengungkapkan jumlah pengaduan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya karena penguatan mutu layanan.

"Mengenai jumlah pengaduan ini sudah terus menurun," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat panja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut data BPJS Kesehatan, jumlah aduan yang masuk pada semester I tahun 2025 mencapai 27.242 aduan. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibandingkan 64.010 aduan pada semester I tahun 2024 dan 38.446 aduan pada semester II tahun 2024.

"Inti dari tren penurunan jumlah pengaduan ini karena terjadinya upaya dari BPJS Kesehatan meliputi penguatan mutu layanan," jelasnya.

Dia mengakui keluhan dan aduan masih masuk di dalam kanal aduan BPJS Kesehatan, namun di saat bersamaan jumlah aduan yang masuk terhitung kecil jika dibandingkan peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 280,23 juta orang pada awal Juli 2025, termasuk peserta aktif dan non-aktif.

Selain itu, dia juga menyampaikan BPJS Kesehatan terus melakukan peningkatan pemberian informasi kepada peserta terkai program JKN dan penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan.

Di sisi lain, Ghufron mengatakan bahwa 99 persen pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai dengan Service Level Agreement (SLA). Tindakblanjut aduan juga diperpendek dari lima hari menjadi tiga hari kerja. “Survei kepuasan dari tahun 2021 itu 87,6 persen, meningkat sampai 92,1 persen," tuturnya.

Survei itu sendiri dilakukan pihak ketiga independen yang diminta oleh BPJS Kesehatan dan diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sinergi dengan Faskes

Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan kunci keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terletak pada sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan (faskes).

Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan sekadar hubungan administratif, melainkan kerja sama strategis untuk memastikan peserta JKN mendapatkan layanan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan.

"BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan peran aktif dari seluruh faskes untuk bersama-sama menciptakan layanan JKN agar benar-benar optimal dirasakan masyarakat, khususnya ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat," ujar Iqbal di Jakarta, Selasa.

Ia melanjutkan sejak diluncurkan pada 2014, Program JKN telah berkembang menjadi salah satu skema jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan lebih dari 281 juta peserta.

Dengan cakupan hampir seluruh penduduk Indonesia, Program JKN memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter, hingga layanan rujukan di rumah sakit.

"Hadirnya Program JKN telah memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui mekanisme gotong royong, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu tanpa terhalang kondisi ekonomi atau perbedaan status sosial," katanya.

Di tahun 2024, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran untuk menangani penyakit berbiaya katastropik mencapai Rp37 triliun atau setara 21,32 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya gotong royong dalam menopang keberlangsungan layanan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga terus melakukan transformasi mutu layanan dengan memanfaatkan teknologi, mulai dari digitalisasi antrean yang dapat diakses di aplikasi Mobile JKN, simplifikasi layanan administrasi, hingga integrasi layanan dengan seluruh mitra faskes.

"Kami juga perlu mendorong agar faskes mulai mengelola ulasan Google dengan baik karena dengan adanya ulasan positif, maka bisa menjadi referensi utama bagi pasien saat pertama kali berobat," ujar dia.

Iqbal menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Kesehatan bertema "Update Kegawatdaruratan Penyakit Dalam dan Bedah" yang juga dihadiri oleh Wakil Rektor III Universitas Darussalam Gontor (Unida), Khoirul Umam.

Ia menegaskan komitmen kampus dalam mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan inovatif. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan motto Unida yaitu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas.

"Unida hadir untuk menghasilkan insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter islami yang kuat, sehat jasmani, serta mampu berpikir kreatif dan bebas dalam memecahkan persoalan umat dan bangsa," ujar Umam.

Sementara itu, Direktur RS Yasyfin Darussalam Gontor, Arrasyid Indra Muliawan menyampaikan bertepatan dengan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, pihaknya ingin menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi ilmu, meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat keterampilan tenaga kesehatan, khususnya dalam penatalaksanaan kasus kegawatdaruratan penyakit dalam dan bedah.

“Semoga tenaga kesehatan kini semakin siap dan sigap dalam menghadapi berbagai kasus gawat darurat, baik di rumah sakit maupun di faskes lainnya. Ilmu dan pengalaman yang disampaikan para narasumber dalam kegiatan ini semoga bisa diaplikasikan dalam praktik sehari-hari, sehingga berdampak pada peningkatan mutu layanan bagi masyarakat," ucap Rasyid.