11 Ribu Warga Lombok Timur Keluar dari Status Miskin Ekstrem

MATARAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angka kemiskinan ekstrem menurun 0,98 persen atau sebanyak 11 ribu warga telah keluar dari status miskin ekstrem.

“Angka kemiskinan ekstrem di 2025 ini mengalami penurunan cukup signifikan," kata Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin di Lombok Timur, Rabu (24/9).

Ia mengatakan, jumlah kemiskin ekstrem di Lombok Timur sebelumnya mencapai 42.000 orang atau sekitar 3,2 persen dari total penduduk di 2024. “Saat ini turun 0,98 persen dari total jumlah angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur," katanya.

Ia mengatakan, terhadap penurunan tersebut, dirinya menekankan perlunya validasi data setiap desa “by name by address” guna memastikan ketepatan informasi terkait jumlah warga miskin ekstrem tersebut.‎

"Angka 11 ribu ini menunjukkan tidak lagi masuk katagori miskin ekstrem, meski demikian ini harus dilakukan validasi," katanya.

‎Menurut Bupati, validasi tersebut penting dilakukan, karena selama ini pengambilan data cendrung hanya berdasarkan target prosentase, tanpa memperhatikan data masyarakat secara kongkret atau "by name by addres".‎

‎"Saya telah perintahkan Sekda dan Dinas Sosial untuk berkoodinasi dengan seluruh kepala desa untuk mendapatkan data riil," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah berencana menyusun strategi penanganan kemiskinan ekstrem, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga melalui jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk penanganan BPJS masyarakat miskin ekstrem ini nantinya, dapat ditangani Baznas Lombok Timur," katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya kolaborasi dalam penanganan penurunan angka kemiskinan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Penurunan angka kemiskinan ini merupakan tanggung jawab semua pihak," katanya.

"Pemerintah desa harus memiliki data, mana warga yang masuk katagori miskin ekstrem tersebut," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan tambahan kuota bantuan sosial (bansos) bagi lebih dari 14 ribu jiwa penerima manfaat melalui sinergi langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kota Kupang menerima tambahan kuota penerima bansos lebih dari 14 ribu jiwa dengan nilai bantuan mencapai lebih dari Rp150 miliar,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan, realisasi bansos tersebut sudah berjalan secara bertahap sejak Januari 2025, dan saat ini masih tersedia kuota untuk 14.008 jiwa.

Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo guna membahas penguatan program perlindungan sosial melalui bansos berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kota Kupang.

Mensos Yusuf mengatakan Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Ia mengatakan Kemensos akan menyiapkan alokasi khusus untuk pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Kupang. “Untuk administrasi, nanti akan difasilitasi langsung oleh Pak Sekjen,” jelas Mensos Yusuf.

Sementara itu, Wali Kota Christian menyampaikan komitmen bersinergi dengan Kemensos agar penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Kupang.

Terkait Sekolah Rakyat, dia menegaskan bahwa Pemkot Kupang telah menyiapkan semua persyaratan teknis. “Kami hadir di sini agar Kota Kupang mendapat atensi khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini akan sangat membantu warga kami, dan pemkot siap memenuhi semua kewajiban teknis maupun administratif,” katanya.

Christian mengatakan melalui audiensi tersebut menegaskan prioritas Pemkot Kupang dalam memperluas perlindungan sosial dan mendorong pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.