Ratusan warga Kabupaten Pati kembali turun ke jalan menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo dalam aksi unjuk rasa Masyarakat Pati Bersatu.

Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan dan diduga korup, Jumat.

Aksi unjuk rasa Masyarakat Pati Bersatu (MPB) digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Pati.

"Mari kita berjuang bersama-sama untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Jangan lupa berdoa bersama-sama semoga tuntutan kita terkabulkan," kata salah satu orator aksi, Supriyono.

Warga Kabupaten Pati, kata dia, tidak sudi dengan pemimpin yang tidak konsisten, warga Pati juga ingin bebas dan lepas dari pemimpin korup dan arogan.

"Ingat, demo harus dilakukan dengan damai, santun, dan sopan. Jangan anarkis. Mari kawal aspirasi masyarakat dengan damai," ujarnya.

Tristoni, Tim Advokasi Masyarakat Pati Bersatu menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati.

Menurut dia, tim advokasi menemukan sejumlah bukti dan informasi terkait dugaan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa data lengkap baru bisa disampaikan secara resmi di kantor tim advokasi.

“Ya, karena kita menemukan ada bukti-bukti dan informasi yang kita dapatkan, tapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Kalau mau, nanti bisa disampaikan di kantor,” ujarnya.

Tristoni menilai indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang dinilai pasif.

Ia mencontohkan, beberapa kader dari partai tertentu tidak aktif bertanya maupun menggali informasi saat sidang berlangsung.

“Contoh dari partai Gerindra, ada kader yang tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, bahkan pertanyaannya cenderung konyol. Begitu juga dengan beberapa partai lain, seperti Partai Golkar dan NasDem, tidak terdengar suaranya selama ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tristoni menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten memperjuangkan tiga tuntutan utama yang sudah disampaikan kepada DPRD Pati. Pihaknya menekankan agar lembaga legislatif itu tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

"Yang penting, kita menuntut agar DPRD Pati tetap 'on the track' dan mementingkan kepentingan rakyat Pati. Karena DPRD Pati merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Pati, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,” tegasnya.