KPA Kota Bandung Tegaskan Pencegahan Penularan HIV/AIDS Tugas Kita Bersama

BANDUNG - Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Maia Ferasani, menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk menekan angka penularan HIV/AIDS.

“Penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan sinergi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat kewilayahan,” ujar Maia.

Maia mengungkapkan itu saat Pertemuan Koordinasi Pengelola Media Warga Peduli AIDS (WPA) 30 Kecamatan se-Kota Bandung, yang digelar di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung, Selasa, 16 September 2025.

“Media berperan besar dalam menyampaikan informasi yang benar, menghapus stigma, dan mendorong masyarakat lebih sadar akan pencegahan serta pengobatan,” imbuh dia.

Perlu diketahui, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, sejak tahun 1991 hingga Maret 2025, tercatat 9.776 kasus HIV/AIDS kumulatif melalui Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA). Dari jumlah tersebut, 5.746 Orang dengan HIV (ODHIV) patuh menjalani pengobatan.

Hadir pula sebagai narasumber, Dr. Almadina Rakhkmaniar, S.Psi., M.I.Kom., CPS., CDM. Ia memaparkan materi “Etika dan Strategi Pembuatan Konten dalam Isu Kelompok Marginal: Meningkatkan Pengetahuan dan Mengurangi Stigma".

Beberapa poin etika yang disampaikan antara lain:

1. Gunakan bahasa positif seperti “Orang dengan HIV (ODHIV)” dan hindari istilah negatif seperti “penderita” atau “korban”,

2. Jaga privasi individu, hindari penyebaran data pribadi tanpa izin.Pastikan data valid dari sumber resmi,

3. Fokus pada informasi pencegahan dan akses layanan kesehatan,

4. Patuhi regulasi penyiaran (P3SPS) untuk isu sensitif.,

5. Dorong kesetaraan dalam konten baik di media sosial maupun media penyiaran lain.

Di kesempatan itu, KPA Kota Bandung berkomitmen mendukung visi global Three Zero 2030, yaitu:

1. Zero Penularan Baru

Melalui edukasi masyarakat dan promosi perilaku sehat.

2. Zero Kematian Akibat AIDS

Dengan peningkatan tes HIV serta kepatuhan pengobatan.

3. Zero Diskriminasi

Lewat konten edukatif dan humanis untuk menghapus stigma terhadap ODHIV.

Kegiatan ini juga menghadirkan stakeholder kewilayahan, serta narasumber ahli dengan tujuan memperkuat strategi komunikasi publik yang beretika, inklusif, dan berbasis data. ils/I-1