Tolak Dikte AS, Kuba Tegaskan Kedaulatan Dagang

HAVANA - Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki otoritas untuk menentukan negara atau perusahaan mana yang boleh berdagang dengan Kuba, pihak mana yang berinvestasi, maupun siapa yang diizinkan mengirim bantuan untuk masyarakat Kuba.

Dalam sebuah unggahan di platform X, Rodriguez mengatakan Washington tidak memiliki kewenangan "moral" untuk menentukan apa yang sah menurut hukum internasional dan aturan perdagangan bebas.

Mereka yang menganggap langkah-langkah AS sebagai tindakan yang sah turut terlibat dalam hukuman kolektif yang dijatuhkan AS terhadap rakyat Kuba, katanya.

Rodriguez mengatakan Washington tidak berhak membatasi perdagangan bahan bakar dan barang-barang lainnya dengan Kuba. Dia juga mengkritik apa yang dia gambarkan sebagai tindakan AS terhadap kapal dan sumber daya negara-negara lain.

AS tidak berhak memberlakukan blokade laut atau memutus pasokan energi, menghentikan atau menggeledah kapal di laut lepas, atau mengambil tindakan terhadap orang-orang di perairan internasional dengan dalih bahwa kapal mereka menunjukkan perilaku mencurigakan, katanya.

Rodriguez juga menolak segala upaya untuk merampas sumber daya atau wilayah berdaulat milik negara lain.

"Kebenaran dan akal sehat berada di pihak Kuba," ujarnya, sembari menambahkan bahwa argumen Washington tidak dapat membenarkan tindakan semacam itu. Ant