Ini Profil Farida Farichah yang Dilantik jadi Wamenkop oleh Prabowo

Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu.

Farida menggantikan posisi Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkop dan kini telah dilantik sebagai Menteri Koperasi.

Pelantikan Ferry sebagai Menteri Koperasi dilakukan dalam perombakan kabinet yang berlangsung pada 8 September 2025, sebagai bagian dari penyegaran jajaran pemerintahan di periode awal kepemimpinan Presiden Prabowo.

Farida berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan memiliki rekam jejak panjang di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Beberapa posisi yang ia emban, antara lain Sekretaris Kepala Bidang Kerja Sama Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB (2024-2029) dan Wakil Sekretaris PP Fatayat NU (2022–2027).

Ia juga pernah mengisi posisi Wakil Sekretaris DPP Perempuan Bangsa (2019–2024), Ketua DPP Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (2018–2021), Wakil Sekretaris Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Lazisnu) PBNU (2015–2021), dan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) (2012–2015).

Selain itu, Farida juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.

Farida lahir di Grobogan, Jawa Tengah. Meski tidak tersedia informasi mengenai gelar sarjananya, ia tercatat menyelesaikan pendidikan magister (S2) di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2009–2011.

Pada Pemilu Legislatif 2024, Farida sempat maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Namun, ia tidak berhasil lolos ke Senayan.

Sebagai wakil menteri, Farida akan mendampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam mempercepat operasionalisasi 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) di seluruh Indonesia.

Ia akan turut bertanggung jawab memastikan 80 ribu koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional.

Setelah seluruh koperasi terbentuk secara kelembagaan, fokus utama kementerian saat ini adalah mendorong agar koperasi-koperasi tersebut dapat segera beroperasi dan memiliki unit usaha yang aktif.

Pemerintah juga tengah melakukan sosialisasi skema pembiayaan koperasi melalui bank-bank BUMN atau Himbara, serta menyiapkan program pendampingan bagi para pengurus koperasi agar mereka mampu menjalankan koperasi secara optimal.

Hingga 17 September 2025, tercatat sebanyak 9.741 koperasi telah memiliki setidaknya satu gerai usaha. Total gerai koperasi yang sudah aktif mencapai 13.534 unit.