Mendag: Dukungan DPR Perkuat Perdagangan Nasional

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI terhadap anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2026. Ia menyebut dukungan itu sebagai langkah penting memperkuat perdagangan nasional sekaligus menjaga keberadaan pasar rakyat.

Apresiasi disampaikan Mendag dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (15/9). Agenda pembahasan rapat mencakup rencana kerja dan anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2026.

“Pemerintah akan terus menindaklanjuti usulan ini dan memastikan anggaran tersedia secara optimal. Anggaran tersebut diarahkan memperkuat perdagangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk, serta menjaga reputasi pasar rakyat,” ujar Budi.

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendag tahun 2026 sebesar Rp1,40 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk program perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan dukungan manajemen.

Selain itu, Komisi VI DPR juga mendukung tambahan anggaran Rp586,63 miliar untuk belanja operasional dan nonoperasional. Usulan tambahan ini telah disampaikan Kemendag kepada Kementerian Keuangan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kami terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kami telah menyampaikan surat kembali ke Kemenkeu. Kami berharap bisa mendapat respons positif dari Kemenkeu,” kata Budi.

Komisi VI DPR RI menekankan tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat program strategis nasional, termasuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier menilai revitalisasi pasar penting bagi perekonomian masyarakat. Ia menyebut peningkatan anggaran dibutuhkan agar pasar dapat berkembang lebih baik.

“Revitalisasi pasar merupakan hal krusial bagi perekonomian karena langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Program ini bahkan telah diatur secara jelas dalam Instruksi Presiden sebagai dasar pelaksanaannya,” ujar Rizal.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid juga menekankan pentingnya program revitalisasi pasar rakyat. Ia menyoroti masih banyak pasar kumuh yang belum nyaman untuk aktivitas jual beli masyarakat.

Menurut Nurdin, revitalisasi pasar merupakan langkah nyata memperkuat perekonomian rakyat. Ia menegaskan kebijakan ini sejalan dengan amanat inpres yang mendorong kesejahteraan masyarakat. ils/I-1