Ekonomi Nasional Rapuh Jika Daerah Ditinggalkan

JAKARTA – Ekonomi daerah memainkan peran penting sebagai penopang pertumbuhan nasional karena menjadi cerminan aktivitas riil di level lokal.

Kekuatan ekonomi daerah bergantung pada diversifikasi basis produksi, kualitas infrastruktur, serta keterhubungan dengan pasar domestik maupun global. Tantangan utamanya meliputi ketimpangan antarwilayah, ketergantungan pada komoditas primer, dan keterbatasan akses pembiayaan.

Dengan strategi pembangunan yang inklusif—seperti hilirisasi sumber daya, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas SDM—ekonomi daerah dapat tumbuh lebih berkelanjutan, menciptakan pemerataan, dan memperkuat daya tahan nasional terhadap gejolak eksternal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia.

“Kita hanya bisa menjadi negara maju, satu dari lima negara ekonomi terbesar di dunia, apabila kita keluar dari jebakan kelas menengah, middle income trap,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/9).

Hal itu disampaikan Bima pada program Economic Leadership for Regional Government Leaders, Angkatan IX Tahun 2025 antara Bank Indonesia Institute dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bank Indonesia, Jakarta.

Beberapa lembaga internasional memproyeksikan Indonesia akan menempati peringkat tersebut pada tahun 2030.

Proyeksi tersebut salah satunya dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF). Estimasi itu didasarkan pada Gross Domestic Product (GDP) Indonesia menurut skema Purchasing Power Parity (PPP), yakni sebesar 5.486 miliar dolar AS pada 2030.

Lebih lanjut, pada tahun 2040, GDP Indonesia berdasarkan PPP diproyeksikan mencapai 12.210 miliar dolar AS dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 dunia.

Sedangkan berdasarkan data Goldman Sachs tahun 2021, total GDP riil dunia diproyeksikan mencapai 227,9 triliun dolar AS pada 2050. Pada saat itu, Indonesia diperkirakan menempati posisi ke-4 dunia dengan PDB riil sebesar 6,3 triliun dolar AS.

Ia menyebutkan, untuk merealisasikan proyeksi menuju negara maju tersebut terdapat sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Hal ini salah satunya keluar dari jebakan middle income trap dengan menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten selama 10 tahun berturut-turut.

Selain itu, pengelolaan investasi dan koperasi perlu ditingkatkan sebagai alat pemerataan dan motor swasembada, mendorong produksi nasional melalui potensi pangan, industri, dan hilirisasi.

Faktor lainnya yaitu menghentikan kebocoran anggaran melalui pemberantasan korupsi dan efisiensi belanja negara maupun daerah.

“Nah Bapak-Ibu sekalian, tugas Kemendagri hari ini adalah memastikan bahwa terjadi tiga hal [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ini yang selama ini kita selalu evaluasi,” kata Bima.

Bima menyampaikan bahwa program prioritas Asta Cita yang disusun Presiden merupakan strategi berkesinambungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Hal ini misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselaraskan dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Kedua program ini akan mendukung pemanfaatan hasil produksi pangan sekitar, sehingga perekonomian daerah meningkat.

“Sejatinya Bapak-Ibu kalau semua program (prioritas) kita sudah berjalan baik, maka program prioritas akan menjadi pengungkit ekonomi daerah,“ jelas Bima.

Ia juga menyoroti pertumbuhan fiskal daerah yang dinilai masih belum ideal. Meski pertumbuhan ekonomi terjadi, banyak daerah masih memiliki kapasitas fiskal rendah dan bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Rencana penyesuaian dana transfer ke daerah ini harus kita sikapi dengan sangat cermat dan bijak,” ujarnya.

Kemudian, Bima mendorong Pemda agar terus berupaya mencari sumber pembiayaan alternatif seperti crowdfunding.

Ia juga menegaskan stabilitas politik merupakan faktor penting untuk mendukung penguatan ekonomi.

Dalam hal ini, Kemendagri mendorong pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di setiap daerah.

“Target-target besar kita tadi memerlukan stabilitas politik di daerah dan kepala daerah itu harus hands on, harus betul-betul in control untuk stabilitas politik di daerah,” tuturnya.