Pemerintah Ingin Tingkatkan Kembali Stabilitas Politik

JAKARTA - Selang beberapa hari setelah DPR menjawab tuntutan masyarakat sipil 17+8 dengan enam komitmen, Presiden Prabowo Subianto pun melakukan reshuffle atau perombakan terbatas Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9).

Sejumlah menteri diganti yakni diantaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Koperasi dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri dan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah.

Presiden dalam kesempatan itu melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, lalau Politisi Partai Golkar, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI), Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto. Sedangkan, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menjadi Menteri Haji dan Umrah didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Sedangkan, pejabat Menko Polkam dan Menpora akan disusul pelantikannya.

Menanggapi reshuffle kabinet itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, reshuffle sudah bisa diprediksi terutama karena Menteri Keuangan sebelumnya dianggap tidak ada terobosan kebijakan fiskal, hanya menjadikan pajak dan utang sebagai backbound penerimaan negara di APBN.

“Kalau melihat sosok Purbaya Yudi Sadewa, beliau pintar, kita tunggu gebrakan kebijakan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah, bukan sekadar menutup utang dengan utang dan kenaikan pajak dan cukai,” kata Esther.

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapak Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, penggantian atau reshuflle kabinet dapat berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian terutama untuk kementerian penting, seperti Kemenkopolkam dan Kemenkeu.

Penggantian Menko Polkam jika diambil sisi positifnya, maka Pemerintah mau menunjukkan betapa seriusnya menurunkan risiko politik dan meningkatkan stabilitas politik.

“Ini menjadi penting bagi dunia bisnis atas jaminan berusaha tanpa diganggu oleh ketidakstabilan politik. Dengan adanya kestabilan politik menciptakan kepastian dan menurunkan risiko usaha,” kata Suhartoko.

Dari perspektif negatifnya muncul pertanyaan mengapa penggantinya belum diumumkan? Kondisi ini akan mendorong mencuatnya analisis spekulatif yang dapat meningkatkan ketidakpastian. Komunikasi kepada masyarakat secara cepat dan transparan paling tidak akan menurunkan naiknya risiko politik.

Untuk Menteri Keuangan, dia mengatakan pekerjaan rumahnya sangat berat di dalam fiskal, baik dari sisi penerimaan maupuan pengeluaran anggaran. “Di tengah situasi menurunnya daya beli masyarakat, meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan menjadi tugas yang sangat berat,” kata Suhartoko.

Untuk menjual surat utangpun juga cukup berat, karena terjadinya peningkatan surat utang pada masa Presiden Jokowi. Selain itu peringkat utang tidak superior, inflasi relatif lebih tinggi dari negara lain dan tidak kalah pentingnya adalah adanya trend jangka panjang melemahnya rupiah. Inilah yg mendorong surat utang Indonesia cukup tinggi bunga nominalnya.

“Menteri keuangan yang baru punya latar belakang yang kuat dalam pasar keuangan. Ini yang sebenarnya diinginkan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan fiskal yang berat. Pergantian Menkeu akan disambut positif oleh dunia bisnis, jika menteri baru dalam jangka pendek secara cepat menghasilkan kinerja yang baik dan terkomunikasikan dengan baik juga,”pungkasnya.

Keluar dari Pelambatan

Pada kesempatan lain, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menilai pergantian itu merupakan jawaban atas gelombang aksi massa belakangan ini.

“Reshuffle ini memang tidak sekaligus, tapi jelas sebagai respon terhadap tuntutan aksi-aksi kemarin yang mendesak adanya perubahan kebijakan dalam keuangan, perpajakan, dan perbaikan stabilitas politik,” katanya.

Menurut Salamuddin, pergantian Menteri Keuangan menjadi cara untuk keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menutup kebocoran fiskal. Ia menyebut langkah tersebut sebagai sinyal bahwa Presiden ingin mempercepat program agar APBN lebih cepat sampai ke masyarakat.

“Program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi desa Merah Putih, hingga tiga juta rumah, semua itu butuh terobosan fiskal,” jelasnya.

Presiden katanya ingin mengaitkan pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan fiskal tanpa harus membebani rakyat dengan pajak dan suku bunga. “Saya memang tidak kenal menteri keuangan baru, tapi dari profilnya saya lihat bukan orang yang berorientasi genjot pajak dari rakyat,” kata Salamuddin.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa usai pelantikan menilai tidak akan memberlakukan pungutan pajak yang baru ke masyarakat mengingat sistem yang ada saat ini cukup efektif menghimpun penerimaan negara.

Prioritasnya saat ini adalah meningkatkan pertumbuhan, karena pertumbuhan berkorelasi positif dengan pendapatan negara. “Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, anggap tax to GDP ratio-nya konstan, income​​​​​​​-nya kencang juga,” papar Purbaya.