Kebijakan Pemberasan Setengah Hati, Pasar Jadi Taruhan

JAKARTA – Ombudsman RI menegaskan kebijakan perberasan nasional saat ini belum stabil dan berdampak pada kenaikan harga beras, pelambatan penyaluran stok, serta ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karenanya, pemerintah didesak segera menata kebijakan agar masyarakat tetap mendapat akses pangan dengan harga wajar.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan dari catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras pada Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton atau jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan, pada 1984 dan 1997 stok tertinggi hanya sekitar 3 juta ton.

Menurutnya, angka tersebut memang terlihat baik, namun stok besar belum tentu aman jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dia menegaskan swasembada bukanlah capaian sesaat, melainkan keberlanjutan

"Jika stok itu gambaran swasembada maka concern (perhatian) Ombudsman bukan swasembada di satu titik melainkan swasembada berkelanjutan. Apa artinya kita merayakan swasembada tapi akhirnya mengimpor lagi. Itulah perlunya membuat kebijakan yang lebih terencana dengan baik sehingga target swasembada diterapkan dengan tujuan sebenarnya," ucap Yeka dalam diskusi pemberasan di Jakarta, Selasa (26/8).

Yeka menjelaskan kebijakan any quality dengan harga gabah 6.500 rupiah per kilogram (kg) dan penumpukan stok di Bulog sempat meningkatkan Nilai Tukar Petani Beras (NTPb) hingga 120. Namun pasca kebijakan tersebut, harga gabah melonjak ke 7.500-8.000 rupiah per kg dan harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dirinya menyebut masa panen raya sudah lewat, tetapi stok pemerintah hingga Juli belum optimal dilepas ke pasar sehingga memperburuk kelangkaan. Situasi juga diperparah oleh sulitnya penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Aturan yang ketat dan ancaman pidana membuat pelaku usaha enggan terlibat distribusi. Beberapa distributor bahkan diproses hukum akibat perbedaan persentase broken beras dengan label kemasan. Sementara itu, penggilingan beras tidak memperoleh margin usaha karena HET belum disesuaikan dengan ongkos produksi.

"Saya melihat HET perlu diformulasikan lagi, apakah tepat pelaku usaha dibebankan dengan HET. Sebagian besar pengamat melihat bahwa HET untuk swasta sebaiknya dilepas saja. Jadi ada paradoks apakah betul HET ini mensejahterakan masyarakat," kata Yeka.

Berdasarkan data Bapanas, konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan. Stok masyarakat rata-rata hanya 4 juta ton (per Desember 2023). Jika suplai pemerintah tersendat, stok hanya mampu bertahan sekitar 1,6 bulan.

Hingga Juli 2025, penyaluran beras SPHP baru 236.128 ton (data Bulog), jauh di bawah kebutuhan. Produksi beras komersial pun terhambat kebijakan HET. Belakangan, pemerintah juga meminta produsen dan distributor menandatangani surat komitmen membeli Gabah Kering Panen 6.500 rupiah/ kg dan menjual beras sesuai HET.

Harga Turun

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, berdasarkan laporan Bapanas dan hasil pemantauan lapangan, harga beras saat ini menunjukkan tren penurunan.

“Sesuai hasil Bapanas dan pengamatan lapangan, sekarang ini harga beras sudah berangsur-angsur turun. Kita terus melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember,” terangnya.