Bantuan Pangan Jangan Putus, PERHEPI Tegaskan Nyawa Daya Beli di Situ

JAKARTA – Program bantuan pangan beras merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat rentan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Distribusi beras bantuan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai stabilisator pasar ketika terjadi gejolak harga akibat faktor produksi, distribusi, maupun iklim.

Di sisi lain, program ini turut membantu menyerap hasil panen petani melalui kerja sama dengan Bulog, sehingga memberikan kepastian pasar bagi sektor hulu.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, kelancaran distribusi, serta transparansi data penerima manfaat agar tidak terjadi kebocoran atau tumpang tindih bantuan.

Dengan pengelolaan yang baik, bantuan pangan beras dapat menjadi instrumen ganda: menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem pertanian nasional.

Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Khudori mengatakan program bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat perlu dilanjutkan untuk menekan harga beras di pasar yang masih tinggi di beberapa daerah.

“(Bantuan perlu diberikan) dari September hingga Desember 2025. Jika perlu per keluarga menerima 15 kilogram per bulan. Jadi, total 1,098 juta ton beras,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (29/8).

Khudori menilai stok beras Perum Bulog cukup untuk melanjutkan program tersebut. Saat ini, Bulog memiliki stok 3,933 juta ton beras, sebagian besar merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang biasa digunakan untuk program bantuan pangan. Dengan stok melimpah, bantuan pangan bisa disalurkan tanpa menguras habis persediaan.

Ia mengatakan diperkirakan stok beras akhir tahun masih akan tersisa sekitar 2,684 juta ton, bahkan jika target penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebesar 1,3 juta ton dan 366 ribu ton bantuan pangan periode Juni-Juli 2025 tercapai.

Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga beras masih fluktuatif, tetapi cenderung tinggi. Harga rata-rata beras medium dan premium di sebagian besar wilayah Indonesia masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Data pada pekan ketiga Agustus 2025 menunjukkan bahwa harga beras di tiga zona berbeda masih tinggi. Di zona 1, harga beras medium mencapai Rp14.005 per kilogram (kg) dan premium Rp15.437 per kg. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan, yaitu Rp12.500 per kg untuk medium dan Rp14.900 per kg untuk premium.

Di zona 2, harga rerata nasional beras medium dan premium masing-masing Rp14.872 per kg dan Rp16.618 per kg. Di zona 3, harga rerata nasional beras medium dan premium masing-masing Rp18.899 per kg dan Rp20.709 per kg.

Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah telah melakukan intervensi dengan memasok beras program SPHP, yang menargetkan penyaluran 1,3 juta ton hingga akhir tahun.

Sejak Juli hingga akhir Agustus 2025, Bulog baru menyalurkan sekitar 93.780 ton, atau rata-rata hanya 2.084 ton per hari.

Selain itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per penerima kepada sekitar 18,3 juta keluarga. Bantuan itu mencakup alokasi untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, dan disalurkan sekaligus dalam satu kali distribusi.