Gubernur Pramono Anung Dorong RIPKA Jakarta untuk Perkuat Aglomerasi dan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri acara kick off Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). Forum ini juga diikuti oleh pimpinan daerah dari Banten, Jawa Barat, serta para bupati dan wali kota di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas inisiatif penyusunan RIPKA yang dianggap penting untuk memperkuat pembangunan kawasan metropolitan. Ia menegaskan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya berpengaruh di wilayah aglomerasi, melainkan juga terhadap perekonomian nasional secara menyeluruh.

“Kawasan ini menyumbang lebih dari 25 persen PDB nasional. Bahkan, pada semester pertama kemarin kontribusinya tercatat 16,61 persen. Belum lagi peran Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, hingga Cianjur yang secara signifikan memengaruhi wajah perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun panjang,” ujar Pramono.

Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta kini memiliki status baru sebagai daerah khusus dengan kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Karena itu, kawasan Bodetabekjur dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung terciptanya aglomerasi yang terintegrasi, baik dari sisi transportasi, tata ruang, maupun pengelolaan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono melaporkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah pembukaan layanan Transjabodetabek yang bertujuan memperkuat integrasi transportasi antarwilayah. Ia menyebut, inisiatif ini berkontribusi pada penurunan tingkat kemacetan yang terkonfirmasi melalui survei TomTom Traffic Index, di mana Jakarta sudah berhasil keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia.

Lebih lanjut, Pramono menekankan bahwa rencana besar pembangunan kawasan aglomerasi tidak hanya menyentuh mobilitas manusia. Menurutnya, penyusunan RIPKA juga harus mencakup pengelolaan udara, air, serta limbah agar pembangunan bisa berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Jakarta siap menjalankan ini dengan sungguh-sungguh. Setiap hari ada 4,4 juta jiwa yang keluar-masuk Jakarta, ditambah hampir 11 juta penduduk yang tinggal di kota ini. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menjadi masalah besar di masa depan,” jelasnya.

Pramono juga menyoroti kondisi transportasi publik di Jakarta yang meski memiliki konektivitas lebih dari 91 persen, namun tingkat penggunaannya masih rendah. Hanya sekitar 24 persen masyarakat yang secara rutin menggunakan transportasi umum, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.

“Saya ingin kota-kota di sekitar Jakarta ikut berkembang. Jakarta tidak bisa maju sendirian. Kalau Jakarta maju, kota penyangganya juga harus maju bersama. Karena itu, kita perlu setengah memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar wajah Jakarta menjadi lebih baik,” tegasnya.

Selain transportasi, Pramono menekankan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Ia menyebut, pertumbuhan Jakarta harus sejalan dengan daerah penyangganya agar kawasan metropolitan ini tidak hanya menjadi pusat ekonomi nasional, tetapi juga kota global yang layak huni bagi masyarakatnya.

RIPKA Jakarta diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, hingga kota-kota penyangga. Dengan demikian, pembangunan kawasan aglomerasi bisa memberikan manfaat luas, mulai dari peningkatan kualitas transportasi, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan daya saing ekonomi nasional.