Forum Komunitas Hijau Minta Penghentian Pencemaran dan Audit Lingkungan PT Vale

Kamis, 28 Agu 2025, 08:50 WIB

Organisasi masyarakat sipil Forum Komunitas Hijau (FKH) meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemkab Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengeluarkan paksaan pemerintah untuk menghentikan sumber pencemaran sekaligus memulai audit lingkungan terhadap PT Vale pasca bencana kebocoran pipa minyak perusahaan tersebut.

Ketua FKH Ahmad Yusran di Makassar, Kamis, mengatakan audit lingkungan dianggap penting agar masalah tidak semakin meluas dan dapat segera dilakukan penanganan yang terukur.

Ket. Foto: Petugas saat mengataai kebocoran pipa milik PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. — Sumber: Antara Foto

"Dengan segala kewenangannya, KLH maupun pemerintah daerah harus mengeluarkan paksaan pemerintah untuk menghentikan sumber pencemaran sekaligus memulai audit lingkungan," ujarnya.

Selain itu, Yusran juga mendorong masyarakat korban, dengan dukungan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mengajukan gugatan perdata terhadap PT Vale dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability.

Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab penuh tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan, mengingat dampak pencemaran yang nyata sudah dirasakan oleh masyarakat.

Tidak hanya itu, ia juga mendesak agar penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup segera melakukan penyidikan guna mengungkap kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kasus ini.

"Proses hukum tidak boleh berhenti pada pemulihan teknis semata, tetapi harus menyentuh aspek pertanggungjawaban hukum perusahaan," katanya.

Yusran menambahkan, proses pemulihan lingkungan harus diawasi oleh tim independen yang melibatkan akademisi, pakar lingkungan, serta perwakilan masyarakat agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, hasil pemulihan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan.

“Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada political will pemerintah, kesigapan aparat, dan kesadaran hukum masyarakat. Vale harus dihadapkan pada seluruh konsekuensi hukum untuk menciptakan efek jera dan memulihkan lingkungan serta kerugian masyarakat,” tegas Yusran.

  • Audit Lingkungan PT Vale

Redaktur: Yebdi Trismar

Penulis: Tim Koran Jakarta

Berita Terbaru

Bukan Cuma Ubah Pola Pikir! Kepala BNPT Bongkar Ukuran Asli Keberhasilan Deradikalisasi!

Russia Tegur Dubes Jepang Terkait Pulau Sengketa

Peringati HUT Ke-81 RI, Wagub Bengkulu Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Ibu Fatmawati

PBB: Hanya 40% Faskes di Dunia yang Penuhi Standar Sanitasi Dasar

Menembus Samudra! Ribuan Mil dari Jakarta, Gemuruh HUT Ke-81 RI Pecah di San Francisco!

Ibu di Pamekasan Diduga Tusuk Anak hingga Tewas, Polisi Dalami Kejiwaan

Bahaya Judol Mengintai Anak Sekolah, OJK Tasikmalaya Langsung Turun Tangan!

Menangi Laga Debut di Kejuaraan Dunia BWF 2026, Bimo/Arlya Selamat dari 4 "Match Point"

Ancaman Karhutla Makin Mencekam! Pemprov Kalsel Guyur Hutan Lindung Siang Malam!

Bukan Cuma Sekadar Naikkan Bendera! Wagub Sumut Ungkap Masa Depan 74 Anggota Paskibraka!

Proyek IKN Makin Ngebut! Alokasi Rp5,3 Triliun Diguyur di RAPBN 2027, Ini Target Selesainya!

Indonesia Siaga! 3 Gunung Api Aktif Mendadak Meletus Beruntun dalam Semalam!

Kegiatan Kaum Muda dalam Medsos Mesti Berlanjut ke Lapangan

Pembangunan Tangerang Mulai Sesuaikan dengan Jalur MRT

Gunung Semeru Erupsi Disertai Awan Panas Guguran Selasa Malam, Status Level III Siaga

Desentralisasi Hanya Berjalan Secara Administratif Tapi Lemah Secara Fiskal

Hati-hati, Pemerintah Jangan Terjebak Beban Cicilan Utang yang Beratkan APBN

Nyaris Tersingkir! Bimo/Arlya Selamatkan 4 Match Point Sebelum Buat Keajaiban di BWF World Championships 2026!

Pembangunan Jakarta Harus Perkuat Identitas

Timnas Putri U16 Lolos Semifinal Srikandi Merdeka Cup 2026 Usai Tekuk Hongkong 1-0

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.