Program MBG 2026 Sedot Anggaran Rp223,6 Triliun: Gizi Anak Terjamin, Pendidikan Terancam?

JAKARTA - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026 yang hanya mengambil Rp223,6 triliun dari pos pendidikan seolah ingin ditampilkan sebagai langkah terukur dan aman. 

Namun, di balik angka yang masif itu, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar solusi strategis bagi kualitas pendidikan, atau sekadar proyek populis dengan biaya jumbo?

Sebagai perbandingan, angka itu bukan angka kecil atau setara dengan lebih dari separuh total anggaran kesehatan nasional atau berkali-kali lipat dana infrastruktur di banyak daerah. 

Alokasi sebesar ini otomatis memangkas fleksibilitas pos pendidikan untuk tujuan lain: peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana sekolah, serta pemerataan akses belajar. Dengan kata lain, MBG berpotensi makan anggaran pendidikan itu sendiri.

Pertanyaannya, apakah memberikan makan gratis otomatis meningkatkan kualitas belajar? Atau justru akan menciptakan program yang boros, rawan kebocoran, dan penuh rente politik? 

Tanpa desain implementasi yang akuntabel, MBG bisa berubah menjadi ladang korupsi berjamaah yang merugikan masa depan generasi penerus.

Lebih provokatif lagi, program ini bisa dibaca sebagai strategi politik: mengalihkan sorotan dari tuntutan reformasi pendidikan yang sebenarnya jauh lebih mendesak. Apakah negara sedang serius membangun kualitas SDM, atau hanya ingin membeli popularitas dengan uang raksasa dari RAPBN?

Pada akhirnya, angka Rp223,6 triliun menjadi cermin pertaruhan antara menjamin gizi anak bangsa atau mengorbankan masa depan pendidikan demi sebuah program populis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya mengambil Rp223,6 triliun dari alokasi pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“MBG yang masuk dalam anggaran pendidikan adalah Rp223,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8).

Menurutnya, anggaran itu dialokasikan dengan mempertimbangkan target jumlah siswa dan santri yang akan menerima manfaat program ini pada tahun depan mencapai 71,9 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.

Secara total, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp335 triliun dengan total penerima mencapai 82,9 juta orang yang mencakup siswa, ibu hamil dan menyusui, hingga balita.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

Untuk penyaluran melalui belanja BGN, rinciannya adalah menggunakan anggaran pendidikan Rp223,6 triliun (67 persen), anggaran kesehatan Rp24,7 triliun (7 persen), dan fungsi ekonomi Rp19,7 triliun (6 persen).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan kenaikan anggaran pendidikan melalui belanja K/L tidak hanya terjadi pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggaran BGN untuk tahun ini diproyeksikan mencapai Rp116,65 triliun, sebagaimana dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp151,35 triliun bila dibandingkan dengan anggaran tahun depan.

Adapun anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) naik Rp21,5 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) naik Rp3,3 triliun, Kementerian Agama (Kemenag) naik Rp10,5 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) naik Rp1,7 triliun, dan Kementerian Sosial (Kemensos) Rp4 triliun.

Belanja pendidikan itu disalurkan untuk berbagai kegiatan, seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.