BPS Catat Sektor Konstruksi Berkontribusi 9,48 Persen PDB Indonesia

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor konstruksi pada triwulan II 2025 memberikan kontribusi signifikan sebesar 9,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, terbesar keempat setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan.

“Sektor konstruksi ini memang berperan sangat strategis terhadap perekonomian Indonesia,” ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (19/8).

Angka ini tentunya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya menyokong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi sektor konstruksi itu dipercayai sebagai sektor yang relatif padat karya dibandingkan dengan sektor-sektor lain setelah sektor pertanian tentunya.

Amalia mengungkapkan sektor konstruksi menyerap lebih dari 8,7 juta tenaga kerja atau 5,97 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia. “Dari sisi tenaga kerja, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas di bulan Februari 2025, sektor konstruksi menyerap lebih dari 8,7 juta orang atau sekitar 5,97 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto optimistis pemerintah dapat mencetak delapan juta lapangan kerja baru dalam periode lima tahun ke depan berkat berbagai investasi pada proyek-proyek hilirisasi dan pembangunan.

Oleh karena itu, Presiden yakin masa depan bangsa Indonesia cerah dan gemilang ke depannya. “Investasi-investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini nanti buahnya adalah hilirisasi supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam lima tahun yang akan datang akan mencapai delapan juta lapangan kerja,” kata Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan dirinya akan terus maju membangun negeri meskipun ada usaha dari pihak-pihak tertentu untuk menurunkan semangat dan harapan anak-anak muda, generasi penerus bangsa.

Sensus Ekonomi 2026

Dalam kesempatan itu, Kepala BPS juga mengungkapkan akan adanya Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret aktivitas ekonomi non-pertanian secara menyeluruh termasuk sektor konstruksi. “Pada tahun 2026 BPS akan melaksanakan hajat besar yaitu Sensus Ekonomi 2026, dan salah satu tujuannya adalah memotret aktivitas ekonomi non-pertanian secara menyeluruh termasuk sektor konstruksi,” ujar Amalia.

Amalia berharap semua pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat bekerja sama terkait Sensus Ekonomi 2026 tersebut. “Ini sensus bukan survei artinya ini tidak sampel dan harus terdata tanpa terkecuali, oleh sebab itu kami mohon sinergi dan koordinasi dengan semua (pihak) sehingga nanti kami bisa mendata seluruh pelaku usaha di sektor konstruksi dengan baik dan tentunya ini akan bermanfaat bagi Kementerian PU hasil dari sensus ekonomi ini,” jelasnya.

Menurut dia, hasil sensus tersebut kalau bisa dilakukan dan terdata dengan baik dapat menjadi feedback yang luar biasa. “Ini nanti kalau kita bisa lakukan dan terdata dengan baik akan menjadi feedback yang luar biasa dan menjadi basis kebijakan yang luar biasa,” katanya.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan BPS untuk semua usaha. Ini merupakan amanat Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, mencakup semua skala usaha dari mikro, kecil, menengah maupun besar, kecuali usaha di sektor pertanian.