RI Harus Merdeka dari Kemiskinan dan Korupsi

Kemerdekaan bangsa Indonesia harus dimaknai merdeka dari kemiskinan, korupsi, dan kebodohan. Angka kemiskinan per Maret 2025 masih tinggi mencapai 23,85 juta orang.

JAKARTA – Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI dimaknai bangsa Indonesia yang harus merdeka dari kemiskinan, korupsi, dan kebodohan.

“Kemerdekaan buat kami adalah kita harus merdeka dari kemiskinan, merdeka dari korupsi, merdeka dari kebodohan, merdeka dari malnutrisi, dan masih banyak lagi kemerdekaan yang harus kita capai,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8).

Usai menghadiri Upacara Detik-detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Rosan mengatakan harapannya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia berharap Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih dapat membawa Indonesia lebih maju dan berkembang.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Wujudkan Kesejahteraan

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan momentum peringatan Hari Kemerdekaan dapat dimanfaatkan oleh setiap anak bangsa dalam proses pembangunan di berbagai bidang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

“Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Rerie sapaan akrabnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (18/8).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5 persen pada 2026.

Menurut Rerie, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting Indonesia masih 19,8 persen.

Sementara itu, catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan. Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat Hari Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama.

Kesejahteraan, ujar dia, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat hingga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.

Menurut dia, makna kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan.

Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah. “Astacita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan HUT ke-80 RI harus dijadikan momentum untuk mempersatukan bangsa.

“Harapan kami, momentum ini menjadi pijakan untuk terus memperkuat persatuan nasional. Di tengah dunia yang bergejolak, persatuan ini adalah karunia dan rahmat Allah SWT yang harus terus kita jaga bersama,” kata Budi Gunawan dalam siaran persnya.

Menurut pria yang akrab disapa BG ini, persatuan hanya bisa terjadi jika seluruh pihak kompak mendukung pemerintah dalam menjalankan program-program kemakmuran rakyat. “Kami di jajaran Kemenko Polkam siap mengawal program-program strategis Bapak Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Cetak Generasi Unggul (CGK), dan Sekolah Rakyat,” ­kata BG. Ant/S-2