Pemprov NTB Tawarkan Relokasi Rumah Singgah Pasien RSUP

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap menawarkan relokasi kepada keluarga pasien untuk menempati rumah singgah baru di luar Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP).

"Pemprov NTB menawarkan relokasi ke rumah-rumah singgah yang ada di seputaran RSUP yang dikelola pihak swasta maupun pemerintah kabupaten dan kota," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov NTB, Fathul Gani, di Mataram, Selasa (19/8).

Ia menjelaskan, selama satu bulan terakhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tetap melakukan pendekatan persuasif dengan berdialog dan berdiskusi kepada keluarga pasien terkait eks bangunan mandor dan pekerja bangunan UGD RSUP yang masih dijadikan sebagai rumah singgah oleh keluarga pasien untuk keluar dari tempat itu.

"Kita hanya akan berdiskusi serta berdialog dengan pihak keluarga pasien karena pasien dan keluarga pasien-lah fokus kita untuk memfasilitasi terkait relokasi rumah singgah yang ada di luar lingkungan RSUP," tegasnya.

Meski demikian, Fathul menyesalkan ada sejumlah pihak yang selalu mengatasnamakan pasien atau keluarga pasien untuk tetap bermukim di eks bangunan mandor dan pekerja bangunan UGD RSUP NTB.

"Tidak boleh ada seorang atau kelompok orang yang selalu mengatasnamakan pasien atau keluarga pasien guna menguasai aset Pemprov NTB dalam hal ini tercatat aset milik RSUP yang memang bukan diperuntukkan untuk rumah singgah," katanya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr Lalu Herman Mahaputra, melaporkan kondisi rumah singgah saat ini sudah tidak representatif, sehingga perlu direlokasi agar menjadi lebih layak.

RSUD NTB sudah melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien. Para penghuni rumah singgah menyatakan sudah bersedia dan saat ini sudah proses pembangunan rumah singgah baru.

Herman berharap rumah singgah baru bisa mempermudah pasien dan keluarga pasien untuk menjangkau akses poli, rumah ibadah, area masak, dan lain sebagainya. Provokasi yang dilakukan sebagian orang kepada para penghuni rumah singgah membuat proses relokasi tidak berjalan mulus.

"Kami mencoba siapkan akses yang lebih luas dan jalan masuk yang lebih mudah dan luas," katanya.