Ekonom Indef Nilai KDMP Prabowo Bisa Ubah Rantai Distribusi Hasil Tani & Laut

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan rencana Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) akan mendukung perkembangan sektor pertanian dan perikanan.

"Kalau konteksnya memang koperasi tersebut berbasis pada sektor pertanian maka (penguatan) itu mendukung. Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di sektor pertanian atau perikanan sehingga konteksnya cocok dengan adanya gudang," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia mengingatkan agar gudang dan tempat penyimpanan dingin Koperasi Desa Merah Putih dapat dikelola secara profesional agar dapat berkelanjutan.

"Jadi model pengelolaannya dipastikan yang berkelanjutan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

“Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini, dan 80 ribu koperasi telah dibentuk,” kata Presiden Prabowo saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

“Pada akhir tahun 2025 ini tiap kooperasi akan memiliki gudang, akan memiliki 'cold storage', akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” ujar dia, menambahkan.

Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.