KUA-PPAS 2026 Disepakati, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Fokus Atasi Banjir

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri sidang paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif terkait Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Agenda ini berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/8), dengan tujuan menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan anggaran daerah.

Rano Karno menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan fondasi penting untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan daerah.

“KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan APBD. Berdasarkan kesepakatan ini, daerah menguraikan prioritas, alokasi, dan sumber dana yang akan digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti penanggulangan banjir, pengurangan kemacetan, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan,” kata Rano Karno.

Ia menambahkan, proses perencanaan APBD harus mampu menjawab tantangan utama kota, mulai dari masalah banjir yang menjadi isu tahunan, kemacetan lalu lintas yang berdampak pada produktivitas, hingga kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Rano menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Jakarta.

Usai penandatanganan, DPRD DKI Jakarta melalui komisi-komisi yang ada akan melanjutkan pembahasan lebih rinci terkait alokasi anggaran bersama perangkat daerah terkait. Proses ini diharapkan mampu mempertajam sasaran program dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk pembangunan yang merata.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengapresiasi tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan berkomitmen mempercepat proses pembahasan lanjutan. Ia menilai, langkah cepat diperlukan agar APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan mengakomodasi kebutuhan mendesak warga Jakarta.

“Alhamdulillah, kita masih memiliki waktu untuk menuntaskannya. Saya ingin memberikan waktu satu pekan untuk membahas detail agar semua anggaran tepat sasaran. Kita masih berkutat pada persoalan banjir, seperti normalisasi Sungai Ciliwung. Masalah kemacetan juga harus kita tuntaskan, disusul peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar warga,” ujar Khoirudin.

Khoirudin menegaskan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada penanggulangan banjir, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian kota. Ia juga menyoroti pentingnya penanganan kemacetan melalui perbaikan infrastruktur transportasi dan optimalisasi sistem lalu lintas.

Selain itu, peningkatan mutu pendidikan akan menjadi salah satu pilar penting dalam APBD 2026, termasuk pemerataan fasilitas sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Layanan kesehatan yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat juga masuk dalam prioritas, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

Kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini menjadi tonggak awal kerja sama antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan APBD 2026 dapat menjadi instrumen efektif dalam menjawab kebutuhan strategis ibu kota dan mendukung visi Jakarta sebagai kota maju, sejahtera, dan berdaya saing.