Akselerasi Transisi Energi: Filantropi Jadi Kunci atau Pelengkap Saja?

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan bahwa sektor filantropi memiliki potensi strategis untuk menjadi katalis dalam percepatan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Peran ini mencakup dukungan pendanaan, edukasi publik, serta penguatan kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam agenda hijau nasional.

Menurut Eddy, transformasi besar di sektor energi menjadi keharusan jika Indonesia ingin mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Filantropi, dengan fleksibilitas dan jaringan yang dimilikinya, dapat mengisi celah pembiayaan dan pengetahuan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh sektor publik maupun swasta, sehingga mendorong sinergi menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif.

"Saat ini, 61 persen energi nasional masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Meski sumber daya batu bara melimpah, ketergantungan tersebut dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Eddy di Jakarta, Sabtu (9/8).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dari matahari, angin, air, laut, hingga panas bumi.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik hingga 2034, dengan investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 171 miliar dolar AS dalam 10 tahun mendatang.

"Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan berbasis energi terbarukan. Prinsip sustainability adalah keniscayaan," katanya.

Adapun sektor filantropi, kata dia, dapat berperan aktif dalam membiayai program transisi energi, penanganan sampah, pengurangan polusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan.

"Salah satu hambatan utama dalam percepatan transisi energi adalah pembiayaan. Pada titik inilah peran filantropi menjadi sangat strategis," katanya.

Dia menilai filantropi dapat berperan dalam adaptasi dan mitigasi krisis iklim, selain pendanaan inovasi dan riset melalui co-financing hingga hibah (grant).

Filantropi juga dapat berperan melalui advokasi dan fasilitasi kebijakan misalnya melalui fasilitas dialog, kampanye kesadaran publik, penelitian kebijakan, dan advokasi untuk regulasi yang mendukung aksi iklim.

"Selain itu, filantropi juga dapat berkontribusi mengembangkan kapasitas masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil, mendorong partisipasi publik dalam mitigasi iklim di berbagai tingkatan," katanya.

Untuk merealisasikan hal itu, menurut Eddy, dapat dilakukan melalui skema 4P, yakni public, private, philanthropic, partnership, serta ditambah kolaborasi seluruh pihak untuk memperkuat akses pendanaan dan mengurangi risiko implementasi.

Saat ini, sejumlah lembaga filantropi internasional telah menunjukkan minat untuk mendukung Indonesia dalam program pensiun dini PLTU batu bara, mulai dari lembaga-lembaga di Amerika dan Eropa.

"Kami tidak hanya berbicara soal konstitusi secara normatif, tapi juga memastikan hak-hak rakyat dijalankan secara substantif. Karena itu, kolaborasi dengan sektor filantropi merupakan keniscayaan yang terus kami dorong untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat," katanya.