Menteri Selandia Baru Usul RI Bentuk Komite Atasi Hambatan Perdagangan dan Investasi

JAKARTA - Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Todd McClay mengusulkan agar Indonesia membentuk komite khusus untuk membahas dan menyelesaikan hambatan perdagangan dan investasi, demi mempercepat proses deregulasi dan mempermudah akses pasar antarnegara.

“Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah membentuk kelompok atau komite yang akan bertemu dan membahas hal-hal ini, sehingga hambatan dapat diatasi sebelum muncul ke permukaan melalui sektor swasta,” kata Menteri McClay dalam wawancara khusus di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

McClay yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan tersebut menuturkan bahwa pelaku usaha, baik Selandia Baru maupun Indonesia, menginginkan agar pemerintah terus mencari cara untuk menyederhanakan aturan guna mempermudah proses dagang dan investasi.

Menurutnya, negara-negara yang memiliki hubungan bilateral sedekat Indonesia dan Selandia Baru, memiliki standar regulasi yang berbeda tetapi sebenarnya mempunyai tujuan yang sama.

Oleh sebab itu McClay menilai bahwa penyederhanaan aturan merupakan sebuah pekerjaan yang akan terus berlangsung selama proses perdagangan masih terus terjadi.

Dia pun menyoroti transformasi regulasi impor yang telah dilakukan Selandia Baru sejak beberapa tahun lalu, yang kini juga akan diimplementasikan oleh Indonesia, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan saya kepada Yang Mulia Presiden atas pernyataannya yang menunjukkan keinginan untuk memodernisasi dan mentransformasi lingkungan regulasi impor ke Selandia Baru,” ucapnya.

Lebih lanjut, McClay menyampaikan harapan agar proses perizinan impor terkait produk asal Indonesia, seperti buah segar, dapat dibuat lebih cepat dan mudah, agar konsumen maupun pelaku usaha dapat merasakan kemudahan dalam mengakses produk Indonesia.

“Begitu juga sebaliknya, ada produk-produk yang ingin kita kirim ke sini (Indonesia). Namun, saya rasa kita mulai melihat kematangan dalam hubungan ini dengan pemerintah, serta komitmen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hal-hal tersebut bersama-sama,” kata dia.

Adapun pada akhir Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terkait deregulasi pada rapat terbatas di Jakarta.

Sri Mulyani menyebut Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung kepada APBN.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujarnya.