Tarif AS Beri Peluang Relokasi Investasi ke Indonesia, Asal Iklim Usaha Dibenahi

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyebut kebijakan tarif impor Amerika Serikat bisa menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk menarik relokasi pabrik dari negara-negara yang terdampak tarif tinggi, terutama di tengah ketegangan dagang antara Washington dan Beijing. Ia menilai perusahaan asing akan mempertimbangkan memindahkan basis produksi ke Indonesia untuk menghindari lonjakan tarif yang dikenakan oleh AS.

Mulai 7 Agustus, Indonesia akan dikenakan tarif 19 persen untuk ekspor ke pasar AS, salah satu yang terendah di kawasan ASEAN bersama Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Sementara itu, dua pesaing utama Indonesia di sektor garmen, yakni Tiongkok dan Bangladesh, menghadapi tarif lebih tinggi masing-masing sebesar 30 persen dan 20 persen.

Perbedaan 11 poin persentase antara tarif Indonesia dan Tiongkok menjadi penting, mengingat tarif Tiongkok saat ini merupakan hasil dari kesepakatan damai yang rapuh dengan Amerika, yang akan berakhir pada 12 Agustus. Sebelumnya, tarif untuk produk dari Tiongkok bahkan sempat mencapai 145 persen sebelum penurunan sementara.

Berbicara dalam forum bisnis Jepang di Jakarta, Chatib yang kini menjadi penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, mengatakan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump ditambah perang dagang dengan Tiongkok bisa memicu arus masuk investasi ke Indonesia. Ia menekankan bahwa para investor asing cenderung ingin mendiversifikasi lokasi produksi untuk meminimalisir risiko.

"Para investor akan mengamati situasi tarif ini ketika memproduksi barang. Mereka akan berpikir bahwa akan lebih baik jika mengalihkan investasi dari negara dengan tarif tinggi ke negara dengan tarif lebih rendah. Inilah peluang relokasi yang sesungguhnya," kata Chatib dalam konferensi tersebut.

"Kita sudah bisa melihat tren relokasi ini dari meningkatnya pesanan produk garmen dari Indonesia, yang menandakan pergeseran dari Tiongkok dan Bangladesh. Produsen juga menganggap berisiko jika mendirikan basis produksi di Tiongkok karena perang dagang, sehingga mereka memindahkan investasinya ke negara-negara ASEAN," ujar Chatib menambahkan.

Meski demikian, ekonom senior itu menegaskan bahwa masuknya investor ke Indonesia akan bergantung pada perbaikan iklim investasi dalam negeri. Chatib yang pernah memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2012–2013 itu mengakui pemerintah telah melakukan banyak perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menilai sistem yang diterapkan saat ini sudah lebih mampu memberikan kepastian kepada investor. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa kompetisi antarnegara ASEAN juga ketat dan Indonesia tak bisa hanya mengandalkan tarif rendah sebagai daya tarik utama.

Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengumpulkan investasi asing langsung (FDI) senilai Rp 432,6 triliun atau sekitar 26,5 miliar dolar AS pada semester pertama 2025. Lima negara penyumbang investasi asing terbesar adalah Singapura (8,8 miliar dolar AS), Hong Kong (4,6 miliar dolar AS), Tiongkok (3,6 miliar dolar AS), Malaysia (1,7 miliar dolar AS), dan Jepang (1,6 miliar dolar AS).

Angka tersebut belum mencakup investasi di sektor hulu minyak dan gas serta jasa keuangan. Artinya, potensi penambahan nilai FDI ke depan masih terbuka lebar jika peluang relokasi pabrik benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Menanggapi pernyataan Chatib soal kemungkinan relokasi akibat tarif AS, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk memberikan kesimpulan terhadap dampaknya bagi perusahaan-perusahaan Jepang. Ia menyebut bahwa hubungan bisnis Jepang dan Indonesia lebih didasari oleh kepercayaan dan persahabatan jangka panjang.

"Seperti yang semua orang tahu, perusahaan-perusahaan Jepang memilih Indonesia bukan karena tarif. Kami telah menjalin persahabatan dan saling percaya yang sangat baik. Itu tidak akan terpengaruh oleh perang dagang, tapi kami berharap situasi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama," kata Masaki.