Janggal, Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, BPS Dinilai Tidak Wakili Kondisi Nyata

JAKARTA - Para pemerhati ekonomi meragukan data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/8). BPS dalam laporannya menyatakan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 tumbuh 5,12 persen 

secara tahunan atau year on year (yoy) ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen. Konsumsi juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

“Konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring meningkatnya belanja kebutuhan primer dan mobilitas masyarakat. Kebutuhan bahan makanan dan makanan jadi meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah,” kata Edy.

Sementara itu, investasi atau PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 27,83 persen. Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan, konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menanggapi laporan BPS itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengatakan pengumuman BPS itu penuh kejanggalan dan tanda tanya publik. “Saya tidak percaya dengan data yang disampaikan mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya,”tegas Huda.

Ada tiga poin kejanggalan tersebut kata Huda. Pertama, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada moment ramadhan-lebaran terasa janggal. Hal itu dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya dimana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen ramadhan-lebaran.

“Triwulan I- 2025 saja hanya tumbuh 4,87 persen, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12 persen,”ungkapnya.

Kedua, pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 5,68 persen (jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 2025) tidak sejalan dengan PMI manufaktur Indonesia yang di bawah 50 poin dalam waktu April-Juni 2025.

“Artinya, perusahaan tidak melakukan ekspansi (tambahan produksi) secara signifikan. Selain itu, kondisi industri manufaktur juga tengah memburuk, dengan salah satu leading indikatornya adalah jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat 32 persen (yoy) selama periode Januari-Juni,”papar Huda.

Ketiga, konsumsi rumah tangga (RT) hanya tumbuh 4,96 persen. Dengan kontribusi mencapai 50 persen dari PDB, nampak janggal karena pertumbuhan konsumsi RT triwulan 1 2025 hanya 4,95 persen tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87 persen.

“Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025). Apabila dikaitkan dengan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang meningkat 6,99 persen tetapi Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur di bawah batas ekspansi,”tegas Huda.

Keempat, ketidaksinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan leading indikator, membuat saya pribadi tidak percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS.

“BPS harusnya menjadi badan yang mengedepankan informasi data yang akurat tanpa ada intervensi Pemerintah. BPS harus menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral dan juga pengeluaran,”tukasnya.

Investasi Melandai

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengakui laporan BPS tersebut tidak realistis. Angka tersebut bahkan di luar banyak prediksi. Indef misalnya memperkirakan pertumbuhan hanya di rentang 4,6-4,8 persen.

Ada banyak indikator yang menunjukan laporan BPS itu sulit diterima. Seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), industri banyak yang bangkrut. Lalu, jumlah kelas menengah turun 10 juta.

Belum ditambah dengan investasi yang melandai, begitu juga ekspor yang terhambat karena pengetatan pasar global. Pembengkakan utang konsumtif juga menjadi salah satu poin mengapa laporan BPS itu diragukan.

“Laporan BPS ini tidak beda jauh dengan data kemiskinan terbaru yang dibilang turun, namun sangat diragukan dengan melihat kondisi faktual di lapangan,”tegasnya.

Dia menegaskan angka memang bisa juga dimanipulasi, sehingga untuk memastikan perlu dilihat satu per satu metodenya. Semuanya memang bergantung pada indikator dan ukuran yang digunakan.