Apindo Tak Gentar! RI Disebut Mampu Hadapi Manuver Dagang Tiongkok

BANDUNG – Pemerintah Indonesia dinilai mampu merespons secara bijak dan strategis atas sinyal keras yang disampaikan Tiongkok, menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

Sikap Tiongkok yang dinilai bernada tekanan ini muncul di tengah tensi geopolitik dan ketegangan dagang global yang makin meningkat.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian diplomasi ekonomi sekaligus momentum untuk menegosiasikan posisi nasional secara hati-hati namun tegas, guna menjaga kepentingan ekspor, investasi, dan stabilitas hubungan dagang bilateral maupun multilateral.

Karenanya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong agar pemerintah menyeimbangkan kepentingan jangka pendek industri dengan posisi strategis jangka panjang Indonesia dalam rantai pasok global.

Menurut Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, di Bandung, Jawa Barat, Senin (4/8), peringatan Tiongkok pada negara-negara yang menegosiasikan ulang tarif resiprokal dengan Amerika Serikat adalah hal biasa dalam diplomasi dagang.

"Kami rasa itu hal biasa dalam diplomasi ekonomi. Kami yakin diplomasi ekonomi kita akan bisa mengatasi persoalan semacam itu dengan baik," katanya.

Shinta mengatakan Apindo sangat yakin atas kepiawaian diplomasi ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya, bisa menjaga ritme perdagangan antar negara yang dilakukan Indonesia, baik dengan AS ataupun Tiongkok.

"Pemerintah Indonesia sudah sangat 'mature', piawai dalam menjalin hubungan (dagang), baik dengan Amerika, Tiongkok, dan kita mampu menjaga netralitas hubungan dengan Amerika dan Tiongkok sehingga persoalan semacam ini dapat diatasi," ujar dia.

Sebelumnya, Tiongkok memperingatkan berbagai untuk tidak mencapai kesepakatan ekonomi yang lebih luas ke AS dengan mengorbankan mereka, yang turut meningkatkan retorika dalam perang dagang antara dua kutub ekonomi terbesar di dunia tersebut.

"Tiongkok menghormati semua pihak yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi dengan kedudukan yang setara, tetapi akan dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan Tiongkok," kata pernyataan resmi Kementerian Perdagangan Tiongkok, Senin (21/4).

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan balasan dengan tegas dan timbal balik jika ada negara yang menginginkan kesepakatan semacam itu dengan AS.

Pasalnya, mereka menekankan bahwa Amerika Serikat telah menyalahgunakan tarif pada semua mitra dagang dengan alasan yang disebut kesetaraan, sementara juga memaksa semua pihak untuk memulai apa yang disebut negosiasi "tarif timbal balik" dengan mereka.

Indonesia dikenakan tarif bea masuk resiprokal ke AS sebesar 19 persen. Nilai itu, hasil dari negosiasi Indonesia dengan AS yang sebelumnya bakal dikenakan 32 persen dengan imbal balik beberapa item dari Indonesia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif tersebut akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025 mendatang.

Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.