Jalur Gumitir Jember-Banyuwangi Ditutup, Pemprov Jatim dan Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM

JEMBER - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali menutup total jalan nasional di jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dengan Banyuwangi, Jawa Timur, selama dua bulan, sejak 24 Juli hingga 24 September 2025.

Penutupan jalan tersebut dilakukan karena kondisinya mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan pengguna, sehingga dilakukan perbaikan di ruas Sumberjati-batas Kabupaten Banyuwangi di KM 233+500 yang dikenal sebagai tikungan Mbah Singo, sepanjang 115 meter.

Perbaikan jalur Gumitir, meliputi penanganan longsoran dengan perkuatan lereng bawah menggunakan konstruksi bored pile sebanyak 55 titik, sepanjang 115 meter dan perbaikan geometri jalan untuk keselamatan pengguna.

Setelah ditutup total pada Kamis (24/7) pukul 00.00 WIB, arus lalu lintas di jalur pantai utara (pantura) Kabupaten Situbondo macet panjang karena semua kendaraan roda empat atau lebih dari arah Surabaya menuju Kabupaten Banyuwangi atau sebaliknya, menggunakan jalur alternatif di wilayah itu.

Penutupan jalur Gumitir tersebut juga menyebabkan arus distribusi BBM ke Jember dan sekitarnya terganggu. Pertamina menyebutkan bahwa 41 SPBU di Jember dan 8 SPBU di Kabupaten Bondowoso terdampak, sehingga antrean panjang sempat terjadi di hampir seluruh SPBU di dua wilayah itu.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi mengatakan bahwa pihaknya menggunakan rute alternatif, yakni Banyuwangi-Situbondo-Bondowoso-Jember untuk pengiriman BBM. Sebelumnya, distribusi BBM dari Banyuwangi bisa langsung ke Jember melalui jalur Gumitir.

Mengantisipasi akibat penutupan jalur Gumitir itu, Pertamina juga berkoordinasi dengan Satlantas dan Polres di daerah itu untuk memprioritaskan kendaraan pengangkutan BBM dan elpiji yang terdampak. Selain itu, imbas kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mengakibatkan distribusi BBM ke Jember dan sekitarnya, yang semula hanya membutuhkan waktu 4 jam, bertambah menjadi 11 jam.

Sekolah Daring

Terganggunya distribusi BBM menyebabkan kelangkaan bahan bakar hampir terjadi di seluruh SPBU Jember, bahkan antrean di sejumlah SPBU mencapai hingga 2 kilometer dan sebagian warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan BBM.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait pada Senin (28/7) malam mengumumkan penerbitan dua surat edaran (SE) terkait sekolah daring dan aparatur sipil negara (ASN) bisa bekerja dari mana saja (WFA) untuk mengurangi dampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah merespons cepat keluhan masyarakat akibat krisis BBM, seperti siswa yang terpaksa izin tidak masuk karena tidak ada BBM untuk kenadaraan orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah, pegawai yang terlambat, hingga izin, karena sulit mendapatkan BBM dan harus antre panjang di SPBU.

Surat Edaran Nomor 400.3.1/3550/35.09.310/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah Daerah dan Penyesuaian Pelaksanaan Pembelajaran secara daring akibat kelangkaan BBM di Jember yang memuat 9 poin itu diberlakukan sejak 29 Juli 2025.

Dalam SE itu menyebutkan bahwa seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP (di bawah koordinasi dinas pendidikan kabupaten) melaksanakan pembelajaran secara daring mulai 29 Juli 2025 sampai dengan situasi BBM dinyatakan kondusif, sehingga seluruh pelajar mengikuti pelajaran dari rumah.

Untuk ASN juga dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (work form anywhere/WFA) mulai tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan ketersediaan distribusi BBM kembali normal.

Untuk ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti di dinas kesehatan, dinas sosial, dinas perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) diperbolehkan membagi jumlah pegawai untuk WFH, WFA, dan WFO, agar pelayanan publik tetap terjamin.

Kebijakan tersebut terpaksa diambil oleh pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak krisis BBM, sehingga bisa mengurangi mobilitas warga.

Dua kebijakan itu mendapat respons positif dari masyarakat karena warga, sebelumnya, menghabiskan waktunya berjam-jam untuk antre BBM di sejumlah SPBU, bahkan sebagian warga juga menggunakan sepeda angin untuk melakukan aktivitasnya yang tidak terlalu jauh dari rumah, demi menghemat BBM.

Pemkab Jember juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan agar keadaan segera kembali normal, karena krisis BBM juga akan berdampak pada sektor ekonomi.

Pemkab Jember juga meminta tambahan pasokan BBM kepada Pertamina untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi, hampir di seluruh SPBU, bahkan rapat terbatas juga dilakukan dengan Pertamina.

Gerak cepat mengatasi kelangkaan BBM di Jember tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan bahwa distribusi dan stok BBM di Jember dan sekitarnya aman, menyusul penutupan jalur Gumitir dan kemacetan di Ketapang.

Khofifah juga turun langsung ke Kabupaten Jember pada 31 Juli 2025 untuk mengecek kondisi antrean di SPBU dan pasar tradisional untuk memastikan harga bahan pokok yang kemungkinan terdampak akibat kelangkaan BBM tersebut.

Pemprov Jatim memastikan bahwa pasokan dan distribusi BBM di Jember normal, kemudian harga bahan pokok stabil dan distribusi pangan lancar.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Aji Anom Purwasakti mengatakan bahwa pihaknya telah memitigasi dampak penutupan jalur Gumitir dan kemacetan di Ketapang dengan mempercepat distribusi dan menambah armada.

Untuk mengatasi krisis BBM di Jember, Pertamina melakukan percepatan distribusi BBM dan menambah mobil tangki, serta alih suplaidari sebelumnya 86 mobil tangki menjadi 93 unit dari Terminal BBM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tambahan dua unit dari Semarang, satu unit dari Maos, tiga unit dari Rewulu, dan satu unit dari Boyolali.

Pasokan BBM ke Kabupaten Jember juga diperkuat hingga 100 persen dibandingkan hari biasa, dengan pengiriman lebih dari 2.000 kiloliter (KL) per hari agar tidak ada lagi antrean panjang di sejumlah SPBU.

Distribusi Pertamina diprioritaskan ke SPBU di wilayah kota dan jalur utama di Kabupaten Jember untuk mencegah masyarakat membeli BBM berlebihan dan saat ini Jember menjadi prioritas nasional dalam distribusi BBM.

Pertamina tetap memastikan pasokan BBM terus dipercepat dan ditambah secara intensif, sehingga pihaknya juga terus melakukan evaluasi harian guna memastikan distribusi berjalan lancar hingga kondisi sepenuhnya stabil.

Kerja keras Pertamina tersebut membuahkan hasil karena terpantau antrean panjang di sejumlah SPBU mulai terurai pada Rabu (30/7) petang dan kondisi SPBU sudah kembali normal pada 31 Juli 2025.

Pemkab Jember menyatakan bahwa penanganan krisis BBM di kabupaten setempat tergolong cepat karena hanya memerlukan waktu empat hari. Padahal biasanya, untuk kasus seperti itu memerlukan waktu berminggu-minggu.

Penanganan cepat dalam mengatasi dampak penutupan jalan nasional di jalur Gumitir merupakan kerja keras semua pihak, yakni pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Pemkab Jember, Pertamina, hingga TNI-Polri, yang ikut membantu dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama terjadi kelangkaan BBM.

Seiring dengan berakhirnya krisis BBM, maka Pemkab Jember memutuskan untuk mengembalikan aktivitas masyarakat ke kondisi normal. Kegiatan belajar mengajar yang sempat dilakukan secara daring, kembali dilaksanakan di sekolah dan ASN yang sebelumnya menjalankan WFH atau WFA, maka akan kembali bekerja di kantor mulai 4 Agustus 2025.