Ekonom: Listrik Desa Jadi Senjata Sosial untuk Menaklukkan Ketimpangan 3T

JAKARTA - Listrik memungkinkan penerangan di malam hari, meningkatkan keamanan, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beraktivitas lebih lama. 

Listrik memungkinkan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta menarik investasi. 

Akses listrik mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, memungkinkan penggunaan peralatan elektronik, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyatakan bahwa Program Listrik Desa (Lisdes) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin keadilan sosial di sektor energi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program Lisdes merupakan bagian dari usaha nyata mewujudkan keadilan energi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Defiyan Cori di Jakarta, Jumat (1/8).

Ia menuturkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat terlihat dalam peresmian 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni lalu di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.

Proyek tersebut mencakup delapan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan kapasitas total mencapai 380 Megawatt (MW).

“Bersama Kementerian ESDM dan PLN, program tersebut menyalurkan listrik ke pelosok desa, menjangkau lebih dari 10 ribu titik di 40 kabupaten dan 18 provinsi hingga Juli 2025,” kata Defiyan.

Ia mengatakan bahwa program listrik desa tidak hanya menyediakan penerangan bagi rumah-rumah warga, tapi juga menghadirkan harapan, kehidupan, dan masa depan yang lebih layak.

Ia pun mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengakselerasi program elektrifikasi tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, rasio elektrifikasi nasional meningkat signifikan dari 84,35 persen pada 2014 menjadi 99,83 persen di akhir 2024.

Defiyan menilai bahwa implementasi program listrik desa yang telah menghadirkan penerangan di berbagai desa-desa terpencil benar-benar mencerminkan upaya penegakan keadilan sosial.

“Listrik bukan hanya soal penerangan. Ia adalah fondasi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” imbuhnya.

Saat meresmikan 55 proyek EBT pada Juni lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menargetkan seluruh desa di Indonesia akan dialiri listrik dalam waktu kurang dari empat tahun.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong kerja keras seluruh pihak, termasuk PLN dan pihak swasta untuk mempercepat masuknya listrik di semua desa di Tanah Air.