Menteri Wihaji: Teknologi Diciptakan untuk Bantu Manusia, Bukan Kita Melayani Teknologi

BOGOR- Program Keluarga Berencana (KB) bisa dianggap selesai di Indonesia karena Total Fertility Rate (TFR) sudah berada di posisi 2,1. Artinya, rata-rata perempuan Indonesia melahirkan dua anak selama masa reproduksinya. Saat ini ada enam provinsi dengan TFR kurang dari 2. Di antaranya Daerah Khusus Jakarta dengan TFR 1,8, Yogyakarta 1,7, dan Sulawesi Selatan 1,1. 

"Saya anggap isu tentang kependudukan dalam pengendalian selesai. Yang ditindaklanjuti adalah saya bikin Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK),"ungkap Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, saat memberikan Keynote Speech pada kegiatan The 54th IPB Strategic Talk berjudul "Sinergi Keluarga dan Negara dalam Perlindungan Anak di Era Digital", bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7).

Dalam paparannya, Menteri Wihaji berharap kampus bisa menjadi tempat melahirkan ide, gagasan, frame, sementara tugas kementerian adalah bekerja. "Saya berharap betul ada ide dan gagasan baru dari akademisi yang nanti menjadi kekuatan, dan tugas saya membikin work," ujar Menteri Wihaji seraya menyebut program pembangunan keluarga yang belum menjadi isu penting bagi orang-orang tertentu, tapi bagi negara, bagi Presiden, justru sudah memunculkan banyak isu tentang keluarga.

Dengan mengutip data Pusdatin Kemendukbangga/BKKBN 2024, Menteri Wihaji mengungkap bahwa jumlah keluarga di Indonesia telah mencapai 72 juta keluarga, dan sekitar 40 juta adalah PUS (Pasangan Usia Subur). Adapun jumlah kepala rumah tangga perempuan ada sebanyak 11,5 juta. 

Data berikutnya, ada 3,5 juta bayi berusia dua tahun, usia 10-24 tahun sejumlah 36 juta. Sementara lansia 60 tahun ke atas sejumlah 21 juta jiwa atau 11,7 persen dari total populasi. Dengan jumlah lansia sebanyak itu, menurut Menteri, Indonesia sudah berada di posisi ageing population. "Itu (lansia) menjadi salah satu pekerjaan rumah kita," ungkap Menteri Wihaji.

Menteri Wihaji juga mengatakan, satu dari tujuh anak pernah mengalami perundungan daring, baik melalui medsos, aplikasi chating, maupun game online. "Hari ini yang mempunyai anak hati-hati dengan game tertentu. Sebab, empat dari 100 anak menjadi korban eksploitasi seksual," ungkap Menteri Wihaji. 

Juga disebutkan, 37,5 persen anak pernah mendapat edukasi formal dan informal tentang keamanan digital, dan 28 persen mengaku tidak didampingi orang tua saat menggunakan internet.

Kehadiran Keluarga Baru

Menteri Wihaji juga menyebut keluarga-keluarga di Indonesia saat ini kehadiran "keluarga baru", yang sangat mempengaruhi algoritma manusia. Siapa keluarga baru itu? "Kadang ia jadi ayah, jadi bapak, jadi anak. Kadang pula jadi orang tua atau setan. Keluarga baru itu adalah handphone," ujar Menteri.

Bagi Menteri Wihaji, kehadiran handphone bukan sesuatu yang sederhana, karena ia telah menjadi "penyakit baru". "Anak remaja rata-rata hobinya rebahan, karena semuanya bisa diselesaikan dengan handphone," imbuhnya.

Disebutkan juga bahwa 20,9 persen anak Indonesia mengalami kesepian. Data ini berbanding lurus dengan data UNICEF dan WHO, di mana 20,9 persen anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Dampaknya bisa buruk, karena fakta menunjukkan hampir 85,2 persen anak remaja mengakses internet.

"Sesungguhnya teknologi diciptakan untuk membantu kita. Bukan diciptakan untuk kita melayani teknologi atau sebaliknya kita menjadi buruhnya teknologi," katanya.

Menteri Wihaji mengatakan, kalau keluarga baik-baik saja maka akan baik-baik saja bangsa dan negara. Karena masalah negara dimulai dari keluarga. Dan kekuarga pulalah yang menjadi fondasi berbangsa dan bernegara. 

Sementara itu, Rektor IPB University Prof. dr. Arif Satria mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan IPB University dan Kemendukbangga/BKKBN ini menjadi wadah dialog terbuka yang mempertemukan pengambil kebijakan, akademisi, dan organisasi internasional. 

Tentu dengan tujuan merumuskan secara kritis solusi berbasis bukti, guna memberikan penguatan terhadap kapasitas/kemampuan keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dengan 'goal' terakhir mewujudkan Generasi Emas 2045, sekaligus memperingati Hari Anak Indonesia 2025.

Dampak Penggunaan Gawai

Era digital yang berkembang pesat telah membawa tantangan baru dalam pemenuhan hak anak di Indonesia. Data terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025) menunjukkan bahwa 92 persen anak Indonesia usia 6-17 tahun telah menjadi pengguna aktif internet, dengan rata-rata penggunaan 5-7 jam per hari.

Kondisi ini memerlukan perhatian serius mengingat penelitian terbaru dalam Journal of Child Development (2025) menemukan bahwa paparan konten negatif di internet dapat menghambat perkembangan kognitif anak hingga 25 persen.

Peringatan Hari Anak Indonesia 2025 dengan tema "Anak Terlindungi, Keluarga Kuat, Indonesia Maju" menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Beberapa penelitian terbaru dari IPB _University_ melalui Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) memberikan temuan kritis terkait perlindungan anak di era digital. 

Riset PKGA IPB (2025) berjudul "Dampak Penggunaan Gawai pada Interaksi Keluarga di Pedesaan" mengungkap bahwa 72 persen keluarga di daerah pertanian mengalami penurunan kualitas komunikasi dengan anak akibat ketergantungan pada perangkat digital, sementara hanya 28 persen yang menerapkan aturan screen time. 

Studi longitudinal ini melibatkan 1.200 keluarga di 12 kabupaten dan menemukan korelasi signifikan antara pengasuhan digital yang lemah dengan penurunan prestasi akademik anak.

Di sisi lain, riset Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB (2025) berjudul "Model Ketahanan Digital Keluarga Perkotaan" mengidentifikasi tiga pilar utama ketahanan keluarga di era digital: (1) literasi digital orang tua, (2) pola asuh adaptif, dan (3) dukungan komunitas. 

Analisis terhadap 500 keluarga di Jabodetabek

menunjukkan bahwa keluarga dengan skor ketahanan digital tinggi cenderung memiliki anak dengan:

? Kemampuan regulasi diri 2,3 kali lebih baik

? Risiko kecanduan gawai 60 persen lebih rendah

? Keterampilan sosial 1,8 kali lebih unggul

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah disparitas pemahaman digital antar keluarga di berbagai wilayah. Data BPS (2025) mencatat bahwa hanya 22 persen keluarga di daerah tertinggal yang memiliki akses terhadap program literasi digital, dibandingkan 65 persen di perkotaan. 

Penelitian dalam Indonesian Journal of Family Studies (2025) mengungkap bahwa ketimpangan ini berkontribusi pada meningkatnya kasus eksploitasi anak melalui online di daerah pedesaan sebesar 40 persen dalam dua tahun terakhir.