Defisit Dagang Indonesia dengan Tiongkok Capai USD 10,69 Miliar di Paruh Pertama 2025

JAKARTA – Indonesia mencatat defisit dagang sebesar USD 10,69 miliar dengan Tiongkok selama Januari hingga Juni 2025, menjadikannya defisit terbesar Indonesia dengan mitra dagang mana pun pada periode tersebut. Data ini disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis resmi pada Jumat (29/7).

Selama enam bulan pertama tahun ini, ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai USD 29,31 miliar, sementara impor dari negara tersebut mencapai USD 40 miliar. Ketimpangan ini menunjukkan ketidakseimbangan perdagangan yang terus berlangsung dengan mitra dagang terbesar Indonesia tersebut.

BPS mencatat bahwa komoditas utama yang diimpor dari Tiongkok meliputi mesin dan peralatan mekanik beserta suku cadangnya senilai USD 9,15 miliar, peralatan listrik dan komponennya sebesar USD 8,09 miliar, serta kendaraan dan suku cadangnya senilai USD 2,18 miliar.

Selain Tiongkok, Australia menempati posisi kedua sebagai negara dengan defisit dagang terbesar terhadap Indonesia, yakni USD 2,39 miliar. Selama periode yang sama, Indonesia hanya mampu mengekspor USD 1,81 miliar ke Australia, sedangkan impor dari Negeri Kanguru mencapai USD 4,2 miliar. Penyumbang utama defisit ini antara lain adalah serealia (USD 650 juta), bahan bakar mineral (USD 650 juta), dan logam mulia serta perhiasan (USD 480 juta).

Brasil menjadi negara ketiga dengan defisit dagang terbesar, dengan nilai defisit mencapai USD 830 juta. Ekspor Indonesia ke Brasil tercatat USD 1,14 miliar, sedangkan impor mencapai USD 1,96 miliar.

Meskipun mencatat defisit dengan beberapa negara, secara keseluruhan Indonesia berhasil membukukan surplus dagang sebesar USD 19,48 miliar sepanjang paruh pertama 2025. Angka ini meningkat 25 persen dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 15,58 miliar. Total ekspor nasional mencapai USD 135,41 miliar, sedangkan impor berada di angka USD 115,94 miliar.

BPS menambahkan bahwa tren surplus perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 66 bulan berturut-turut, dimulai sejak awal masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo dan terus berlanjut hingga delapan bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.